BHARATANEWS.ID | KOTA BOGOR – Daya kritis mahasiswa ditengah arus trias politica tentu selalu ditunggu oleh masyarakat yang memiliki perasaan tidak puas akan jalannya pemerintahan atau minimalnya merasa janggal terhadap panggung kekuasaan
Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Kota Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balaikota, Selasa, 21 November 2023. Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan mahasiswi HMI-MPO menduga adanya kesewenangan dan tindakan korupsi yang melibatkan satu orang oknum di Kota Bogor.
HMI-MPO Cabang Kota Bogor menyampaikan lima tuntutan, termasuk menuntut Walikota Bogor untuk menjelaskan alasan di balik agenda-agenda yang dianggap merugikan masyarakat. Mereka juga menuntut penjelasan tentang proses pemakaian anggaran APBD Kota Bogor dan mendesak pihak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan terhadap dugaan permainan di DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor.
HMI-MPO Cabang Kota Bogor menyuguhkan lima tuntutan, yakni :
- Menuntut Walikota Bogor menjelaskan alasan yang mendasari agenda-agenda tersebut musti dilaksanakan
- Menuntut Walikota Bogor membatalkan yang tidak menyasar masyarakat secara langsung
- Menuntut Ketua DPRD Kota Bogor memberikan kejelasan janggalnya proses pemakaian anggaran APBD Kota Bogor
- Mendesak pihak APH melakukan penyelidikan terhadap dugaan permainan ditubuh DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor
- Mendesak Walikota dan salah satu oknum bertanggung jawab atas dugaan pengondisian APBD.
Ketua Umum HMI-MPO, Irfan Yoga, menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan mahasiswa di penghujung masa jabatan Walikota Bima Arya. Yoga menilai bahwa Walikota terlalu banyak fokus pada acara seremonial yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan dari aksi hari ini ialah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa di akhir periode Bima Arya selaku Walikota Bogor yang dianggap terlalu banyak melakukan acara seremonial belaka yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat,” ungkap Yoga.
Aksi tersebut juga diwarnai kekecewaan karena aparat penegak hukum dinilai menghalangi dialog antara asisten daerah dengan HMI-MPO Cabang Bogor. Yoga menyatakan bahwa pihak asisten daerah sudah ingin menyambut mahasiswa, namun dialog terhalang oleh aparat keamanan.
Terkait dengan nama oknum yang diduga terlibat dalam pengondisian APBD, Yoga enggan memberikannya, namun menegaskan bahwa pihaknya percaya dapat melakukan cross-check untuk mengidentifikasi mereka yang terlibat.
Hingga berita ini tayang, saat di konfirmasi melalui pesan elektronik, Bima Arya selaku Walikota dan Atang selaku Ketua DPRD Kota Bogor belum memberikan tanggapan terkait dugaan korupsi yang disuarakan oleh mahasiswa. (Mar)
