BHARATANEWS.ID | OPINI – Janji manis di atas podium Fit and Proper Test sering kali menguap begitu saja ketika bersentuhan dengan realitas lapangan. Namun, komitmen Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk membenahi pelayanan Kepolisian, khususnya dalam penanganan laporan masyarakat dan perlindungan korban, yang disampaikan di hadapan Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026 lalu, patut dicatat sebagai sebuah starting point yang krusial.
Di tengah maraknya fenomena “No Viral No Justice”, di mana keadilan seolah hanya milik mereka yang memiliki followers jutaan, pernyataan Kapolri ini bukan sekadar retorika, melainkan tantangan eksistensial bagi institusi Polri.
Menurut Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw, Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan AWDI, fenomena viralisasi kasus kriminal sebelum diproses secara hukum adalah bentuk kegagalan negara. Ini adalah tanda bahwa mekanisme formal penegakan hukum telah macet, memaksa rakyat menjadi “wartawan investigatif” dan “jaksa publik” demi mendapatkan perhatian aparat.
“Jangan biarkan korban mencari keadilan sendiri. Itu tidak berimbang, melelahkan, dan berbahaya. Ketika seorang ibu harus menangis di depan kamera ponsel agar polisi mau mengambil laporannya, maka saat itu pula martabat penegak hukum sedang diinjak-injak,” tegas Ricky dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Triad Dokumen Hukum: LP, BAP, dan SP2HP sebagai Barometer Profesionalisme
Ricky menyoroti bahwa pembenahan tidak bisa dilakukan dengan slogan kosong. Ia harus terlihat dari pengelolaan tiga dokumen sakral dalam proses penyidikan pidana: Laporan Polisi (LP), Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
“Masyarakat awam sering kali buta hukum karena diblackout oleh birokrasi. LP adalah pintu masuk keadilan. Jika LP sulit dibuat atau dipersulit, maka keadilan sudah mati di awal. BAP adalah rekaman kebenaran fakta. Jika BAP dimanipulasi atau tidak transparan, maka vonis pengadilan akan cacat sejak lahir. Dan SP2HP? Itu adalah hak konstitusional pelapor untuk tahu. Jangan biarkan pelapor menunggu berbulan-bulan tanpa kabar,” urai Ricky.
Ricky menekankan bahwa ketiga dokumen ini mengatur hak dan kewajiban antara Pelapor dan Terlapor secara seimbang.
Transparansi SP2HP: Kapolri harus memastikan bahwa setiap perkembangan penyidikan—mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, hingga Mabes Polri—dikomunikasikan secara rutin kepada pelapor melalui SP2HP. Ketidakjelasan status kasus adalah lahan subur bagi pungli dan rekayasa perkara.
Objektivitas BAP: Penyidik harus bebas dari intervensi politik atau tekanan atasan. BAP harus mencerminkan fakta lapangan, bukan narasi yang diinginkan oleh pihak yang berkuasa.
Dari Polsek hingga Mabes: Rantai Komando yang Harus Bersih
Ricky mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat rusak bukan hanya karena kesalahan individu, tetapi karena sistem yang permisif terhadap kelalaian di seluruh tingkatan.
“Pembenahan harus menyeluruh. Tidak ada alasan ‘komando bawah’ untuk tidak melayani dengan baik. Kapolsek, Kapolres, Kapolda, hingga pejabat di Mabes Polri harus memiliki standar pelayanan yang sama: Objektif, Transparan, dan Bertanggung Jawab. Jika satu mata rantai lemah, maka seluruh sistem penegakan hukum akan dipertanyakan kredibilitasnya,” tambah Ricky.
Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan yang terintegrasi, sehingga pelapor dapat memantau status kasusnya secara real-time tanpa harus datang berulang kali ke kantor polisi yang sering kali menimbulkan risiko intimidasi atau permintaan fasilitas.
Dukungan Bersyarat: Integritas Adalah Harga Mati
Sebagai representasi wartawan yang peduli pada demokrasi dan hukum, AWDI menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kapolri Suyudi Ario Seto. Namun, dukungan ini bersifat kritis dan kondisional.
“Kami mendukung upaya pembenahan institusi Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan, melindungi hak korban, dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai UU KUHAP dan peraturan turunannya. Namun, komitmen tersebut harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Tanpa integritas, reformasi hanya akan menjadi ganti kulit, bukan ganti hati,” tegas Ricky.
Ricky juga mengingatkan bahwa dalam era informasi seperti sekarang, setiap ketidakprofesionalan aparat akan terekam dan menjadi bahan bakar ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, edukasi internal bagi anggota Polri tentang hak-hak korban dan prosedur administrasi yang benar adalah hal yang mendesak.
Harapan Akhir: Menghilangkan Rasa Takut dan Diabaikan
“Saya berharap seluruh jajaran Polri dapat menterjemahkan arahan Kapolri Jenderal Suyudi dengan sungguh-sungguh
Masyarakat tidak lagi merasa takut, dipersulit, atau diabaikan ketika mencari perlindungan hukum. Polisi harus hadir sebagai pelindung, bukan momok. Ketika rakyat bisa melapor dengan tenang dan mendapat respon yang cepat serta adil, maka saat itulah ‘No Viral No Justice’ benar-benar mati, dan ‘Rule of Law’ hidup kembali.”
Kini, publik menunggu bukti. Bukan janji di DPR, tapi tindakan di Polsek. Apakah Kapolri Suyudi mampu mengubah budaya “tutup kasus” menjadi budaya “tuntas kasus”? Waktu yang akan menjawab, pungkas Ricky dalam menutup keterangannya.
ditulis oleh :
Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw, Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia [DPP-AWDI]
