BHARATANEWS.ID|OPINI _ Oleh: Surachman
Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sejak mekar sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) pada akhir 2014 yang silam tak dapat dipisahkan dari kiprah dan kebijakan La Ode M. Rajiun Tumada. Dia lah yang meletakkan fondasi awal arah pembangunan Muna Barat sejak dirinya menjabat sebagai Pejabat Bupati Muna Barat sampai saat ini menjadi Bupati devinitif hasil Pilkada serentak 2017.
Dalam meletakan fondasi awal pembangunan Muna Barat, maka salah satu concern utama Rajiun adalah penataan infrastruktur dasar guna memantapkan konektivitas antar wilayah setempat. Sangat disadari oleh pria kelahiran Labongkuru 09 Maret 1970 ini bahwa hanya dengan melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur dasar, maka benang kusut pembangunan di daerah yang ia pimpin akan terurai secara perlahan.
Sebagai langkah awal untuk mewujudkan kondisi kemantapan infrastruktur dasar adalah dengan memfokuskan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Muna Barat dengan alokasi anggaran mencapai ratusan miliar sejak tahun 2015 sampai saat ini.
Sebagai kabupaten baru, Muna Barat memiliki tantangan tersendiri salah satunya adalah berkaitan dengan deliniasi kawasan perkotaan Laworo karena sekalipun dalam UU No 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat disebutkan bahwa Laworo adalah Ibu Kota Kabupaten Muna Barat.
Namun sebagai kota belum memiliki deliniasi yang cukup jelas dalam UU tersebut. Oleh karena itu sejak dilantik selaku Pj. Bupati Muna Barat, suami dari Hj. Herlina Jie Zusilawati Madek ini gesit melakukan terobosan positif. Dengan mengidentifikasi awal deliniasi kawasan perkotaan Laworo, dan berdasarkan hasil identifikasi maka Laworo sebagai ibu kota Kabupaten Muna Barat adalah wilayah yang mencakup areal yang dilintasi oleh Ring Road Kota Laworo yang membentang dari Desa Wuna, Lafinde, Maperaha, Guali, Lakawoghe, Kasakamu, Wakoila, Waturempe dan Kelurahan Tiworo. Ruas-ruas jalan ini lah yang membatasi kawasan perkotaan Laworo Kabupaten Muna Barat.
Untuk menegaskan delinasi kawasan perkotaan Laworo tersebut maka kebijakan awalnya adalah dengan melakukan peningkatan jalan yang membentang sepanjang 27 km dengan lebar 22 m yang melintasi wilayah-wilayah itu. Jalan lingkar tersebut, saat ini dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Ring Road Kota Laworo.
Peningkatan jalan ring road Kota Laworo dengan lebar 22 meter ini sejatinya untuk mempersiapkan daya dukung Kota Laworo sebagai ibu kota kabupaten. Peran laworo sebagai ibu kota kabupaten dari tahun ke tahun akan semakin vital dan strategis sehingga berimplikasi dengan makin meningkatnya aktivitas lalu lintas perkotaan.
Peningkatan aktivitas lalu lintas perkotaan akan menimbulkan munculnya kemacetan berlalu lintas sehingga untuk meminimalisir dampak tersebut maka jalan-jalan dalam Kota Laworo haruslah memiliki RMJ (Ruang Milik Jalan) yang memadai. Menyadari tantangan Kota Laworo masa depan maka kebijakan Bupati Muna Barat adalah dengan melebarkan ruang milik jalan dalam Kota Laworo yang salah satunya diterapkan pada ring road Kota Laworo.
Kebijakan ini merupakan langkah strategis dan visioner karena disadari Kota Laworo memerlukan penataan ruang kota yang mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota.
Investasi awal pembangunan yang massif disektor infrastruktur selain menyasar kawasan perkotaan laworo juga diarahkan untuk meningkatkan daya dukung pada kawasan-kawasan strategis dan produktif di wilayah Muna Barat. Simpul-simpul konektivitas jaringan jalan dan jembatan dibenahi guna meningkatkan transfer barang dan jasa pada kawasan ini.
Tak hanya itu Bupati Rajiun juga menyadari bahwa kurang lebih 70% aktivitas masyarakat Muna Barat masih bersandar pada sektor pertanian yang secara umum terdapat didaerah daerah yang memiliki dukungan konektivitas yang buruk.
Oleh karena itu program pembangunan jalan dan jembatan juga menyasar pada kawasan-kawasan terisolir tersebut. Atas kebijakan tersebut tak heran kita dapat menemui kondisi jalan yang mulus pada kawasan pertanian yang menghubungkan Desa Lasosodo-Gusi, Madampi-Watumela, Lalemba-Watumela, Lagadi-Latugho dan ruas ruas jalan lainnya yang mendukung aksesibilitas pada kawasan kawasan pertanian masyarakat.
Kebijakan pembangunan sektor infrastruktur yang massif, konsisten dan terarah di Muna Barat pada akhirnya mengubah wajah Muna Barat begitu cepat. Tak ayal Muna Barat yang ketika awal mekar begitu buruk konektivitas antar kawasannya namun saat ini diumur yang telah memasuki tahun ke 5 ini telah sangat berubah.
Jaringan jalan sepanjang 717 km telah berhasil memposisikan Muna Barat sebagai salah satu DOB terbaik di Indonesia. Raihan ini tentu sangat beralasan mengingat kondisi infrastruktur yang baik memiliki daya ungkit yang signifikan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Muna Barat.
Indikator-indikator makro ekonomi dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang terus bertumbuh secara positif belum lagi pada sektor peningkatan kualitas pembangunan manusia Muna Barat selalu meraih posisi paling puncak dibanding DOB seusianya di Jazirah Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukan bahwa ‘racikan’ pembangunan infrastruktur ala Rajiun di Muna Barat berhasil melepaskan status Muna Barat sebagai daerah otonom baru menjadi daerah otonom yang sesungguhnya.
Racikan pembangunan infrastruktur ala Rajiun sesungguhnya jika kita cermati menekankan pada kebijakan yang totalitas, massif dan akseleratif sehingga masalah masalah laten infrastruktur dasar dapat diselesaikan dengan cepat. Mungkin agak subjektif jika kita mengatakan bahwa hanya Rajiun lah yang dapat melakukan terobosan pembagunan dengan begitu spektakuler melalui capaian 717 km pembangunan jalan dalam periode kepemimpinan yang relatif singkat.
Karena jika pendekatan kebijakan pembangunan masih menggunakan model lama maka untuk pencapaian 717 km ini hanya dapat diwujudkan minimal 5 periode kepemimpinan sebagai Bupati. Namun kepiawaiannya dalam memanajemen dan mengaktualisasikan visi pembangunan Muna Barat maka angka 717 km ini seperti membalik telapak tangan.
Ini semua terwujud karena adanya sinkronisasi antar semua pemangku kepentingan yang ada di Muna Barat dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh pemimpin yang memiliki ketegasan, kedisiplinan diri serta konsistensi dalam mewujudkan segenap harapan masyarakat.
Tak berlebihan kiranya racikan pembangunan Muna Barat ini dapat menjadi role model yang tepat untuk direplikasikan pada daerah-daerah yang ingin maju seperti Muna Barat saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa model pembangunan seperti ini masih sangat dibutuhkan bagi daerah-daerah yang memiliki masalah laten infrastruktur dan tentunya jika sosok Rajiun memimpin daerah-daerah tersebut, maka percepatan pembangunan infrastrukturnya adalah hal yang niscaya.
Oleh karena itu kunci kejumudan dan stagnasi pembangunan suatu daerah adalah hadirnya pemimpin visioner, tegas, disiplin, konsisten serta dapat menyatukan semua komponen untuk mewujudkan percepatan pembangunan pada suatu wilayah dan untuk itu La Ode M. Rajiun Tumada adalah ahlinya.
*Penulis adalah Koordinator Media Centre Pembangunan Muna Barat.
