BHARATANEWS.ID|PURWAKARTA _ ,Dengan tidak adanya perkembangan hingga saat ini, sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan kinerja Polres Purwakarta terkait hasil dari pemeriksaan perusahaan PT.Nippon Paint dugaan penyimpangan gas elpiji 3 kg.
Ketua LSM Amarta Tarman Sonjaya, mengungkapkan, masyarakat saat ini bertanya-tanya kepastian hukum serta status perusahaan tersebut.
“Mereka ingin mengetahui kelanjutan kasus ini. Apakah kasus ini akan naik ke meja hijau atau berhenti di tengah jalan.,”ungkapnya,Selasa,(29/10/2019).
Kami meminta Pihak Polres Purwakarta menindak tegas,karena itu sudah jelas, perusahaan tersebut telah melanggar aturan pasal 55 Undang-undang Migas nomor 22 tahun 2001.
“dan Pasal 40 UU 20/2008 tentang UMKM dengan ancaman penjara hingga enam tahun.,”katanya.
Selain itu,Kami juga apresiasi langkah kepolisian dalam upaya menindak perusahaan yang menyalahi ketentuan,
“penggunaan gas 3 kg adalah peruntukannya untuk rakyat miskin,”ujarnya. (**/ft)
