BHARATANEWS.ID | BOGOR – Kondisi rumah salah satu warga di Kelurahan Cimahpar, RT003/RW008, sungguh memilukan. Atap rumahnya rentan roboh, dan kamar mandinya dalam kondisi sangat tidak layak. Pada Sabtu, (19/08/2023).
keadaan ini tergambar dengan jelas, menggambarkan kesulitan masyarakat dari kalangan bawah. Meskipun program bantuan pemerintah seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ada, namun tampaknya program tersebut belum merambah hingga ke rumah ini.
Kamar mandi yang terbuat dari tembok dan terpal bekas, mencerminkan kesulitan yang mereka hadapi. Rian, pemilik rumah tersebut, berharap pemerintah setempat dapat memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah dan kamar mandinya.
“Kami ingin melihat perubahan di rumah kami seperti yang terjadi pada rumah-rumah yang mendapat bantuan program Rumah Tidak Layak Huni,” ungkap Rian dengan harapannya.
Rian mengatakan bahwa sebelumnya telah melaporkan masalah ini, namun hingga kini tidak ada tindakan yang diambil.
“Kami sudah pernah melaporkan masalah ini, tetapi hingga kini belum ada tindakan yang diambil,” tambahnya.
Kepala RW setempat, Sunandar, menjelaskan bahwa sudah ada upaya untuk mengajukan bantuan, namun mengalami kendala dalam hal administrasi. Surat yang digunakan harus atas nama pemilik rumah yang menempati, namun ternyata surat rumah tersebut tidak atas namanya.
“Kendalanya ada di surat, ketika mengajukan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni, kami menemui masalah di surat. Surat rumah tersebut tidak atas nama pemiliknya, dan dalam program tersebut surat harus atas nama yang menempati rumah,” terang Sunandar.
Disisi lain, tokoh kepemudaan di Bogor Utara, Laode Alpandu menyampaikan permohonannya kepada pemerintah terkait agar bisa melihat kehidupan warganya di Kota Bogor Utara.
“Semoga pemerintah dapat memberikan perhatian lebih dan bantuan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi rumah ini, pemerintah memiliki kewajiban dalam memperhatikan kehidupan warganya, termasuk kelayakan dalam tempat tinggal. Bila mendengar dari casenya, Mungkin saran saya kepada pemangku kebijakan adalah moral yang harus dikedepankan terlebih dahulu”. (Penulis: Irpan)
