Beranda Berita Utama Liputan Khusus : Surat Rekomendasi Kades Hingga Dugaan Maladministrasi Pedum Penyaluran Program...

Liputan Khusus : Surat Rekomendasi Kades Hingga Dugaan Maladministrasi Pedum Penyaluran Program Sembako, Disinyalir Campur Tangan Oknum Kuat di Wilayah Kabupaten Bogor?

747
0
BERBAGI

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Program Bantuan Sosial dari Pemerintah bertujuan meningkatkan akses rakyat miskin akan gizi yang lebih seimbang, mendorong kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat, memberi akses jasa keuangan dan tentu saja mengefektifkan anggaran. Salah satu program bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berubah menjadi Program Sembako.

Sejalan dengan pengubahan sebutan tersebut, di salah satu wilayah Kabupaten Bogor, diduga terjadi maladminitrasi dalam proses pelaksanaannya, pasalnya pihak Pemerintah tidak bisa intervensi tentang Pelaksanaan E-Warong dalam program penyaluran sembako. Saat ini Pemerintah hanya bertugas mengawasi dan memonitor distribusinya.

Dalam kesemptannya, Mustakim Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengatakan, terkait permasalahan tersebut kembali kepada Pedoman Umum (Pedum) perubahan 2020.

“Sesuai pedum saja, dalam Pedum sudah jelas tertuang aturan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP),” ungkap Mustakim ketika di temui di Kantor Dinas Kabupaten Bogor, Senin, (16/2/21), lalu.

Apa bila ada temuan dilapangan terkait hal tersebut, dirinya menyarankan untuk melapor Kedinas Sosial Kabupaten Bogor.

” Di tahun 2020 kita sudah mendapatkan SK penujukan tentang Tikor (tim koordinasi) untuk di Kabupaten diantaranya, Sekda, Sekertasinya Kadinsos, di Kecamatan penanggung jawabnya Camat dan di Desa penanggung jawabnya Kades, Tikor ini saharusnya sudah jalan, bilamana ada temuan-temuan leading sectornya itu (mereka) seharusnya!, ini berbicara pondasi hukumnya, Apabila ada temuan atau praduga tak bersalah bisa melapor kepada kami atau kepada tim pengaduan, kebetulan yang jadi ketuanya adalah Pak Sekdis sendiri,” terangnya.

Mustakim menegaskan tidak ada kapasitas yang lain sebatas menjalani tupoksinya mengindentifikasi dalam program penyaluran bantuan pemerintah

“Tugas kami sebatas indentifikator, kita ikuti aturan yang sudah diatur, ditahun 2020 kita sudah mendapatkan SK penujukan tahun 2020 tentang Tikor”Tegasnya

Bila diingat kembali, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan oleh pihak pemerintah. Salah satunya melalui program BNPT . Besaran nominal bantuan pun juga terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu.

Dari semula Rp 150 ribu, terhitung sejak Maret 2020 menjadi Rp 200 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan kawalan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), program pro kesejahteraan ini diharap bisa berjalan optimal dan maksimal.

Disisi lain, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan realisasi anggaran Kementerian Sosial (Kemsos) tahun 2020 sebesar Rp 130 triliun atau 97,11% dari pagu anggaran Rp 134,1 triliun.

Hal itu disampaikan Mensos Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII yang dipantau melalui virtual di Jakarta, Rabu (13/1/2021).lalu.

Adanya Surat Perlihan Agen melalui Kantor Desa tembusan Kecamatan dan TKSK

Dalam proses investigasi pelaksanaan penyaluran bansos tim Awak Media Bharatanews menemukan sebuah Surat Keterangan Peralihan Agen Pengelolahan Pencarian BPNT dengan KOP Surat resmi Kantor Desa dengan nomor surat 460/2003/01/II/2021 di wilayah Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, antara peralihan agen (AS) beralih ke (TS).

Dari temuan tersebut, Kepala Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Siti Masitoh membenarkan adanya surat keterangan peralihan agen pengelolanan pencairan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) kepada agen (AS) kepada (TS)

Menurutnya, selama satu tahun menjabat sebagai Kepala desa, sebelumnya pengelola e-warong dari Bank BNI ke Bank Mandiri tersebut, dirinya tidak mengetahui secara langsung prosesnya seperti apa

Kebetulan kata dia, di tahun 2020 itu ada verifikasi data melalui (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) SIKS-NG di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lalu ada peralihan ke Bank Mandiri, dari situ tentunya harus membentuk agen baru, dengan adanya aturan Perbub bahwa staff desa tidak boleh menjadi agen, salah satu alasan itulah yang membuat kami mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk memutuskan agen yang disetujui oleh semua pihak. Dalam Musdes tersebut, kami kumpulkan juga Keluarga Penerima Manfaat KPM-nya, selepas itu kami panggi agen (AS).

Masitoh menjelaskan, (AS) sendiri adalah salah satu Staff di salah satu Desa Kecamatan Tenjolaya. Maka dari itulah dirinya bersama masyarakat (KPM) dan RT/RW beinisiatif mengadakan musyawarah untuk menentukan agen baru.

“Pengantian agen tersebut kita yang mengusulkan, karena (AS) itu agen tidak buka warung sedangkan yang sekarang harus benar-benar agen itu punya warung. Sementara (TS) itu masuk kriteria dan memungkinkan untuk di jadikan agen,” tutur Masitoh didampingi Kasi Kesra Desa Cibitung Tengah Adon. Senin, (16/2/21).

Masitoh mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui aturan dalam Pedoman Umum (Pedum). “Jadi setahu saya, dan saya belajar dari yang sudah-sudah. Tanpa mungkin tahu pedumnya seperti apa ?, Atau peraturan umumnya bagaimana ?, Saya cek keberadaan agennya yang terdahulu, mereka tak memiliki warung bahkan orang dekat dengan Kepala Desa, yang sudah-sudah bahkan di semua desa. Nah itu yang perlu dipertanyakan,” ucapnya.

“Kami mengadopsi apa yang mereka contohkan kepada kami, cuma dengan sistem yang lebih elegan yakni dengan cara kami surpai. Melihat rilnya seperti apa.? Tidak ngambil orang dekat dengan Kades atau pihak Desa,” sambungnya.

Dirinya membenarkan, hal sama pun dilakukan di Desa-Desa lain. “Di Tenjolaya mayoritas sama, coba cek aja Desa lain,” tegasnya.

Secara penyaluran, lanjutnya, E-Warong hanya menyalurkan saja, bukan belanja sendiri. “E-Warong tinggal membagikan saja, karena ada suppliernya yakni dari BKAD. Kalau ingin lebih jelasnya lagi lebih baik ke-BKAD ketuanya pak Fuad,” kata Masitoh

Senada demikian,  hal itu disampaikan pada sesi tanya jawab antara Camat Tenjolaya Farid Ma’ruf, SH M.Hum dan Fuad Ketua BKAD dengan tim Media Bharatanews di Kantor Kecamatan Tenjoloya beserta awak media lainnya. Kamis, (11/2/21) lalu.

Berikut sesi tanya jawab yang dirangkum tim dan dituangkan berupa tulisan:

Tim : Bilamana dalam penyaluran terjadi adanya campur tangan dari unsur pihak pemerintah?

Camat : Liat kondisinya, liat casenya (kasusnya) seperti apa ?, yang pertama ada yang dirugikan Gak? Kedua Warganya ada yang komplain atau tidak puas gak? Terus penyalurannya sesuai tidak?

Camat : Karena kita minim data dan referensi, karena kepedulian saja, dulu Kita pernah mengundang semua penyelenggara bantuan, saat dilapangan (diinstruksikan) semuanya harus bersinergi dengan kepala desa terutama tentang data, jangan sampai ada yang kesenjangan data atau kesamaan data nanti yang susah kita-kita juga, kalau ga salah kira-kita sekitar 3-4 bulan lalu, bahkan waktu saya undang semua  pihak bank juga dihadirkan,

Camat : Ternyata saya saja baru tahu waktu itu, untuk fasilitas e-warong itu macam-macam, seperti semacam marketing dan bisa buka rekening, bahkan orang saja yang ingin masuk di Bank, kuliah harus sampai mana?, “Ini tinggal rekomendasi kades bisa jadi pegawai bank, iya kan? seharusnya bisa jadi maksimal”

Tim : Memang kades boleh merkomendasikan?

Camat : Kenapa tidak? Yang mempermasalahkan siapa?

Tim : Takutnya bermasalah di Pedum?
Camat : Ah enggak,

Camat : Agen yang menujuk siapa? Bank? Datang ke wilayah nih, datang ke suatu wilayah nih, penduduknya ada 25000 warungnya ada 2000, bila harus memilih salah satu dari 2000 kan rumit ?!, Yang paling dimungkinkan yaitu kades, orang yang bagus yang mana? Begitu.

Tim : Jadi rata-rata untuk Kecamatan Tenjolaya direkomendasikan Kades?
Camat : Ya direkomendasi.

Camat : Dari pada mereka harus seleksi sendiri , apa mereka harus buka pengumunan e-warong? Dengan persayaratan begini-begini?, cukup datang ke Kades, tanya warung yang bagus yang mana? Bisa tanggung jawab? Berani garansi? Lalu ok kan simpel.

Sah-Sah Saja, Kepala Desa Menyarankan e-warong untuk Memilih Salah Satu Supplier ?

Camat Tenjolaya Farid Ma’ruf, SH M.Hum mengatakan, tidak masalah Kepala Desa memberi masukan kepada e-waroeng. “Kalau ngasih masukan siapa yang larang,” kata Farid ketika di temui di ruangannya bersama Fuad Ketua BKAD, Kamis, (11/2/21).

Menurutnya, untuk kebijakan barang (komoditi) itu di kembalikan kepada e-warong. “Itu kebijakan e-warong dia mau dapat dari mana ? mau koordinasi dengan kepala desa tidak apa-apa, mau sendiri-sendiri silahkan tidak ada masalah. Mereka mau kompak bareng-bareng mangga tidak apa-apa,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, sah-sah saja Kepala Desa menyarankan e-warong untuk memilih salah satu supplier selama barangnya itu bagus dan sesuai. “Sah saja selama itu barangnya bagus, tidak ada yang komplain dan KPM-nya tidak dirugikan, saya rasa sah saja,” imbuh Farid.

Yang Berwenang Menentukan Agen E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Pada Pedum

Bila kita membaca dalam Pedum, perihal bagaimana mekanisme penyiapan E-Warong termaktub dalam poin 3.14 tentang Penyiapan E-Warong

Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warong dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan serta e-Warong KUBE yang ada di daerah. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (duediligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.

b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.

c. Menjual bahan pangan sesuai harga pasar.

d. Dapat memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong.
2) Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong.

e. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan
menggunakan infrastruktur perbankan.

f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam
menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.

g. Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-Warong.

h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, pegawai Bank Penyalur, dan koperasi ASN (termasuk TNI dan Polri) tidak diperbolehkan menjadi e-Warong.

i. ASN (termasuk TNI dan Polri), kepala desa/lurah, perangkat desa/aparatur kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, dan SDM pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong, mengelola e-Warong maupun menjadi pemasok e-Warong.

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, Bank Penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan e-Warong. Dokumen PKS tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam pelaksanaan program Sembako dengan mengacu kepada aturan yang berlaku.
Bank Penyalur bersama dengan Kementerian Sosial melakukan kerja sama pengelolaan e-Warong untuk menjamin pelaksanaan program Sembako sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : https://kemensos.go.id/ar/pedoman-umum-program-sembako-2020

Diduga Supplier Dikordinir oleh salah satu Oknum Forkopimcam Tenjolaya (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) ?

Sebelumnya, Kades Cibitung Tengah Secara jelas menyampaikan perihal penyaluran suppliernya yakni dari BKAD. Bahkan dirinya mengungkapkan nama (HR) dan (R) yang mensupplai sebelumnya kepada agen

“Awalmya Semuanya supplier melalui (HR), 3 bulan kesini dipengang oleh BKAD, dikordinir oleh BKAD,kita mencari yang lebih layak, karena yang lama banyak keluhan dari masyarakat” jelas Siti Masitoh

Ditempat yang sama, Adon Kasi Kesra Desa Cibitung Tengah membenarkan, bahwa dari hasil evaluasi tahun lalu, demi memberikan solusi kepada KPM, melalui kewenangan BKAD

“Kesininya ada evaluasi selama satu tahun kemarin di tahun 2020, ternyata adanya keluhan masyarakat kurang baik, mungkin dari situlah kewenangan dari BKAD bergerak, mungkin kalau begini ceritanya kasian kpm dong?, mungkin dikoordinir-lah supplier-supplier yang lain” terang adon

Dari informasi yang didapat (HR) selaku supplier yang berkerjasama dari salah satu pihak perusahaan, dan lainnya halnya dikatakan narasumber, dalam penyaluran (R) memegang 4 Wilayah Desa dan notabene masih aktif di staff Desa di Kecamatan Tenjolaya.

Tempat dan waktu terpisah, Camat Tenjolaya Farid Ma’ruf, SH M.Hum menuturkan bahwa kaitan E-Warong dengan BPNT adalah pasar kecil, konsumen (KPM)  indikatornya yaitu mereka yang merasa nyaman atau tidak?, “karena banyaknya produk yang ditawarkan di luar, ya itu seleksi alam, kalau ada yang namanya refernsi ceritanya lain” ungkapnya

Lebih lanjut, Untuk memastikan, kami mencoba menghubungi BKAD terkait mempertanyakan hal yang berkaitan dalam penyaluran program sembako, tetapi hingga berita ini ditayangkan, kami belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dan dari keteranganya dirinya mengatakan sedang kurang sehat dan mengajak berkomunikasi kembali bila sudah membaik.(RED)