BHARATANEWS.ID|KAMPAR – Perkumpulan Mahasiswa Kampar yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pejuang Kemanusiaan (AMPK), berencana akan mengadakan aksi demo di Depan Kantor Dinas Keselamatan dan Kantor Bupati Kampar pada esok hari, tepatnya pada tanggal 7 September 2020.
Pernyataan akan diadakannya aksi demo, pada tanggal 7 September 2020 ini disampaikan langsung oleh Nanda Safwan selaku Penanggung jawab aksi kepada Awak media. Tepatnya pemberitahuan pada tanggal 6 September 2020 melalui pesan WhatsApp Pribadinya dengan nomor kontak 0821715*****.
Dimana dirinya (Nanda Safwan) dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan aksi demo kepada Polres Kampar dengan Nomor Surat 002/AMPK /09/2020 tertanggal 4 September 2020.
Dalam aksi tersebut AMPK mendesak kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar agar,
1.Untuk memecat Kadis Kesehatan Kabupaten Kampar,karena diduga sudah melakukan kejahatan Kemanusiaan.
2.Penjarakan Kadiskes Kampar karena sudah melakukan pemalsuan hasil Tes Swab Covid-19.
3. Bebaskan para korban tindak kejahatan Kanusiaan yang dikurung di STANUM BANGKINAG.
4.Meminta korban yang dituduh terpapar Covid-19,agar melakukan tes Swab ulang di rumah sakit swasta.
5.Usut Korupsi terang terangan Dana Covid-19 Kabupaten Kampar.
6 .Catur Susanto harus bertanggung jawab.
Masih menurut Nanda Safwan (Selaku Penanggung Jawab Aksi) , tuntutan dari Demo ini bermula, karena sudah banyaknya keluhan masyarakat terhadap Dirinya dan rekan rekan akan kinerja dari Kadiskes Kabupaten Kampar.
Maka daripada itu, Dirinya (Nanda Safwan) dan rekan rekan merasa terpanggil untuk menyampaikan Keluhan Masyarakat melalui aksi tersebut.
Bahkan dalam Pesan WhatsApp nya Nanda Safwan mengatakan kepada media,Dinas kesehatan kampar sangat tidak manusiawi kanda… Demi dana covid kadis kesehatan di duga memalsukan hasil swab. Ada beberapa orang yang mengadu kepada kami atas penzoliman ini.tutupnya.
Sementara itu Kapolres Kampar AKBP M.Kholid, melalui Humas Polres Kampar IPTU Deni Yusra berharap, agar dalam pelaksanaan aksi demo yang dilaksanakan esok hari. Diminta agar kedua belah pihak dapat menjaga Ketertiban dengan baik, sesuai dengan Prosedur dan UU yang berlaku. Sebab setiap masyarakat bebas mengeluarkan pendapatnya di muka Umum. Selagi dalam mengemukakan pendapatnya belandaskan dengan Moral yang baik, serta mengacu kepada ketentuan Peraturan yang Berlaku.(Pajar Saragih).
