BHARATANEWS.ID|BOGOR – Pengundian nomor peserta calon Kepala Desa Serogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, kemudian kegiatan dilanjutkan Deklarasi Damai.
Acara pelaksanaan dilaksanakan di aula kantor Desa Serogol dan di hadiri oleh perwakilan Kecamatan Cigombong unsur Pemerintahan Desa Serogol, dan Calon Kepala Desa yang akan pertarung pada tanggal 03 November 20I9 nanti. Calon kepala Desa yang akan pertarung sebanyak 5 peserta dan I peserta perempian.
Ketua Panita Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Serogol Asep Wahyudi saat di temui di sela acara berlangsung menyampaikan kepada Media Bharatanews.id, bahwa pengundian nomor urut ini secara bertahap, dan harus di laksanakan pada tanggal 25 Oktober 20I9 namun tetapi Panita bersepakat untuk memajukan acara ini.
Dasar pertimbangan bahwa memperhatikan waktu yang sangat mendesak dan cetak suara yang harus di pesan dengan jauh hari. Karena tahun ini merupakan Pilkades serentak.
Harapan Asep dengan adanya Pilkades ini merupakan suatu pelajaran berdemokrasi yang baik, tidak ada gesekan apapun dan bertaruh secara damai harapannya.
Penti Patimah salah satu calon Kades dengan nomor urut 3 dari unsur perempuan saat di wawancarai mengatakan,” saya maju dalam Pilkades ingin mengadakan perubahan dalam tatanan pemerintahan khususunya Desa Serogol. Terutama dengan asas keterbukaan dalam pemerintahan dan tidak ada yang harus di sembunyikan . Masyarakat berhak untuk mengetahui anggaran yang masuk keDesa dan pemerintah Desa berkewajiban untuk memberitahu nya . Dan inilah salah satu alasan saya untuk maju dalam bursa calon Kepala Desa,” katanya.
Selanjutnya Penti juga memaparkan banyak program program yang kurang tepat sasaran. Pemerintah mengeluarkan anggaran begitu besar dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Saat di tanya tentang visi dan misi Penti mengatakan,” itu merupakan yang setara saja. Jauh lebih penting keterlibatan masyarakat ikut bersama membangun masyarakat Desa Serogol. Dan saya berjanji akan melibatkan semua unsur masyarakat serta peran serta BPD dalam hal pengawasan kenerja Pemerintahan Desa untuk berjalan sebagai yang telah diamanahkan oleh Undang Undang Desa,” paparnya. (bcr)
