BHARATANEWS.ID | JAKARTA – Fenomena perubahan pilihan konsumsi masyarakat ke barang dan layanan yang lebih murah belakangan ramai diperbincangkan. Perubahan tersebut terlihat dari penyesuaian gaya hidup, pengurangan angka konsumsi, hingga penyesuaian kepemilikan aset di tengah pendapatan yang relatif stagnan dan kebutuhan yang terus meningkat.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., menilai fenomena yang dikenal dengan istilah downgrading tersebut merupakan respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi.
“Downgrading atau dikenal juga sebagai sachetization, downsizing ini saya lihat sebagai respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, bukan pilihan gaya hidup,” ujar Wisnu, Rabu (7/10).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dalam teori ekonomi dikenal sebagai consumption smoothing, yakni upaya rumah tangga menjaga konsumsi inti seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan tetap stabil dengan mengurangi pengeluaran yang lebih fleksibel.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada praktik downgrading, melainkan pada skala dan kelompok yang melakukannya. Jika fenomena tersebut meluas terutama di kelas menengah yang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi nasional, hal itu perlu menjadi perhatian.
Wisnu melihat ada dua faktor yang saling memperkuat terjadinya downgrading. Pertama, pendapatan riil yang stagnan di tengah kenaikan harga kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan energi. Kedua, ekspektasi ekonomi yang menurun sehingga masyarakat cenderung menahan konsumsi karena kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi mendatang.
“Dua faktor ini terlihat jelas di pola trade down yang terjadi, yakni perpindahan dari merek premium ke merek ekonomis, serta maraknya pasar barang bekas. Pola ini menunjukkan bahwa anggaran belanja riil masyarakat memang menyusut, bukan sekadar berhemat temporer menjelang satu momen tertentu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tidak semua downgrading menunjukkan penurunan kesejahteraan. Penyesuaian konsumsi dapat terjadi secara wajar ketika kebutuhan rumah tangga berubah, misalnya saat anak telah mandiri atau memasuki masa pensiun.
“Yang tidak wajar adalah ketika downgrading terjadi pada individu atau rumah tangga yang komposisinya masih utuh dan berada di usia produktif. Di situ downgrading bukan lagi soal preferensi yang berubah, melainkan dipaksa oleh keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Wisnu juga mengingatkan, tekanan daya beli yang berlangsung lama dapat berdampak pada perekonomian secara lebih luas. Ketika masyarakat menahan konsumsi, aktivitas perdagangan dan jasa dapat melambat sehingga pelaku usaha menunda ekspansi dan perekrutan.
“Ketika rumah tangga sampai menjual aset untuk menutup kebutuhan sehari-hari, ya itu juga tanda bahwa bantalan keuangan mereka sudah habis. Bukan lagi soal mengatur ulang prioritas belanja, tapi soal bertahan hidup,” tuturnya.
Pemerintah Nilai Daya Beli Tetap Solid
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menilai aktivitas konsumsi masyarakat masih menunjukkan pertumbuhan. Hal tersebut tercermin dari sektor transportasi dan pariwisata yang mencatat pertumbuhan, seiring meningkatnya aktivitas bepergian masyarakat yang turut mendorong sektor hotel dan restoran.
“Transportasi itu tinggi sekali, karena apa? Karena masyarakat kita rupanya sekarang banyak yang senang jalan-jalan. Dan konsumsi jalan-jalan itu tinggi sekali. Restoran dan hotel juga, turisme juga meningkat, pariwisata meningkat sekali,” kata Dradjad dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Ia juga menyoroti peningkatan transaksi pembayaran digital sebagai indikator aktivitas ekonomi. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi pada Agustus 2026, tumbuh 40,36 persen secara tahunan (year-on-year).
Pada periode yang sama, volume transaksi melalui internet banking tumbuh 15,12 persen (yoy), mobile banking meningkat 47,08 persen (yoy), dan transaksi menggunakan QRIS tumbuh 67,22 persen (yoy).
Menurut Dradjad, perubahan pola konsumsi terlihat dari meningkatnya aktivitas belanja melalui lokapasar (marketplace) dan kanal daring, termasuk pada sektor alas kaki.
“Jadi kalau tadinya itu kebanyakan mungkin dulu ada yang beli alas kaki, sepatu misalnya. Makanya kan ada keluhan terkait dengan konsumsi sepatu dan sebagainya. Ya, karena memang masyarakat banyak yang bergeser konsumsinya, data BPS menunjukkan yang benar adalah daya beli itu tetap kuat, tetap robust, tetap solid,” ujarnya.
