BHARATANEWS.ID | BOGOR – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Data Desa Presisi sebagai Basis Pemutakhiran Data Mikro Menuju Percepatan Pengentasan Kemiskinan”, Senin (22/12/2025).
Seminar ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. DTSEN diposisikan sebagai single source of truth data sosial-ekonomi nasional dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan pembangunan.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya kualitas data sebagai fondasi kebijakan pengentasan kemiskinan.
“Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memperbanyak program, tetapi harus dimulai dari ketepatan data. Integrasi DTSEN dengan data mikro desa yang presisi memungkinkan negara hadir secara tepat sasaran, terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Budiman.
Menurutnya, keberhasilan DTSEN ditentukan oleh pemutakhiran data hingga tingkat desa dan kelurahan. Data desa yang akurat dibutuhkan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin, memetakan kantong kemiskinan berbasis spasial, serta merancang intervensi sesuai kebutuhan lokal. Data Desa Presisi (DDP) IPB dipandang sebagai sumber data mikro strategis sepanjang memenuhi standar verifikasi dan interoperabilitas nasional.
“Data Desa Presisi bukanlah sistem tandingan, melainkan mitra strategis DTSEN. Integrasi ini akan memperkuat perencanaan pembangunan dan memastikan intervensi pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan terukur,” jelas Budiman.
Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB, Prof. Rilus A. Kinseng, M.A., menyambut baik inisiatif tersebut.
“Kami menyambut baik inisiatif ini karena sumber data sangat penting, seperti tadi dikatakan masih ada beberapa sumber data, yang perlu sekali untuk disynkronisasi dan di integrasikan,” ujarnya.
Seminar nasional ini menghadirkan Kepala BPS, Menteri PPN/Kepala Bappenas, perwakilan pemerintah daerah, serta akademisi IPB. Diskusi menyoroti peran DTSEN sebagai data rujukan nasional dan pemutakhiran data berbasis desa.
(Irpan Alkeysar)
