BHARATANEWS.ID | JAKARTA – Total utang pemerintah Indonesia per Januari 2025 tercatat sebesar Rp8.909,14 triliun, meningkat Rp108,05 triliun dibanding posisi Desember 2024. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mendekati 40 persen. Dari jumlah tersebut, utang luar negeri mencapai US$204,8 miliar atau sekitar Rp3.374,08 triliun (kurs Rp16.475 per dolar AS).
Koalisi Biarkan Rakyat Mengadili (KBRM) mengklaim telah menerima informasi bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo, atas rekomendasi Menteri Keuangan Sri Mulyani, tengah merencanakan penarikan utang baru senilai Rp1.000 triliun dari lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Bank for International Settlements (BIS).
Dari jumlah itu, disebutkan sekitar Rp800 triliun akan digunakan untuk membayar bunga utang sebelumnya. Sementara alokasi Rp200 triliun sisanya belum dijelaskan secara rinci penggunaannya.
KBRM mempertanyakan peran Sri Mulyani yang menurut mereka telah berulang kali menjadi penghubung Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan internasional sejak era Presiden SBY, Jokowi, hingga kini di era Presiden Prabowo.
“Sri Mulyani memang jago sebagai orang tengah untuk Indonesia mendapatkan utang. Bahkan sangat dipercaya oleh IMF dan World Bank. Jadi, siapa sesungguhnya Sri Mulyani di balik pintu tertutup?” demikian pernyataan resmi KBRM.
KBRM juga mengklaim mendapatkan informasi dari laman worldbank.org bahwa dalam skema utang internasional, terdapat fee atau komisi dalam setiap transaksi yang dilakukan.
Dalam pernyataan sikapnya, KBRM menyerukan:
- “Save Presiden Prabowo yang sepertinya kena hipnotis sihir IMF, World Bank, dan BIS yang dimainkan lewat Sri Mulyani.”
- “Stop utang luar negeri demi Presiden Prabowo, generasi sekarang, anak-cucu-cicit, serta nenek-moyang.”
- Pecat Sri Mulyani.”
- “Indonesia negara kaya, kok ngutang.”
Sementara itu, gelombang protes juga datang dari aliansi mahasiswa yang berasal dari sejumlah kampus di Jabodetabek, termasuk UIN, Nusa Mandiri, Sahid, PTIQ, dan lainnya. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Keuangan.
Tuntutan mereka senada dengan KBRM:
- Meminta Presiden Prabowo untuk memecat Sri Mulyani.
- Menolak penambahan utang luar negeri.
- Mendesak pembatalan kontrak pinjaman Rp1.000 triliun.
Koordinator aksi, Rizki Ahmad, menyampaikan dugaan bahwa utang sebesar Rp1.000 triliun tersebut sebagian besar hanya untuk membayar bunga, sementara sisanya tidak jelas ke mana akan diarahkan.
“Karena kami melihat uang Rp1.000 triliun itu hanya untuk menutupi bunga, kami masih bingung yang Rp200 triliunnya dikemanakan. Kita menduga setiap kali mencairkan utang luar negeri, Sri Mulyani mendapatkan fee dari IMF,” ujar Rizki kepada Bharatanews.id.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Humas Kementerian Keuangan belum bersedia memberikan komentar ketika hendak dimintai keterangan oleh tim redaksi.
Penulis: Irpan Alkeysar
