BHARATANEWS.ID|LEBAK – Perwakilan dari Himpunana Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisask (HMI-MPO) Lebak menggelar audensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mempertanyatakan Dana Tunggu Hunian untuk warga terdampak banjir bansang di Lebak bertempat di Graha Office BNPB, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Dalam Audensi tersebut, BNPB yang diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Jarwansyah sekaligus Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat menyebut telah menstransfer bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk korban banjir bandang dan tanah longor di Kabupaten Lebak. Hal tersebut diungkapkan oleh
Jarwansyah mengatakan, pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 1.941 M untuk pemberian bantuan DTH bagi 647 Kepala Keluarga (KK) yang merupakan korban bencanan banjir bandang yang terjadi di 6 Kecamatan di Lebak pada awal tahun 2020 lalu.
“Untuk DTH sudah kita transfer ke Kas Daerah Pemkab Lebak. Kita transfer sesuai usulan yakni Rp. 1.941 M yang akan diberilan kepada korban terdampak banjir bandang sebanyak Rp. 500 ribu selama 6 bulan,” kata Jarwansyah.
Jawarsyah mengungkapkan, walaupun DTH sudah ditransfer ke kas daerah, namun pihaknya saat ini belum bisa memberikan bantuan stimulan bagi korban terdampak banjir bandang yang rumahnya mengalami rusak ringan, sedang, maupun berat, yang masing-masing berjumlah Rp.10 juta untuk rumah rusak ringan, Rp. 25 juta untuk rumah rusak berat, dan Rp. 50 juta untuk rusak berat.
Hal tersebut terkendala dengan beberapa persyaratan administrasi yang dinilai masih kurang diantaranya adalah data verifikasi penerima bantuan stimulan.
“Kami telah mencoba berkomunikasi dengan BPBD Lebak pada minggu ketiga bulan maret 2020, tapi masih belum ditanggapi. Tapi dalam jangka waktu dekat, kami akan terjun langsung ke lapangan guna melakukan verifikasi data rumah warga yang rusak akibat bencana tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua HMI MPO Lebak Aceng Hakiki berharap Pemkab Lebak dapat dengan amanah memegang dana bantuan tersebut dan menyalurkan kepada para korban bencana banjir bandang di Lebak.
“Penyaluran bantuan harus dilakukan secara transparan guna menghindari adanya oknum yang memanfaatkan bantuan untuk para korban bencana tersebut demi kebutuhan perutnya sendiri. Tentunya kami akan terus mengawal dana bantuan tersebut dan juga melakukan pemberdayaan bagi masyarakat korban bencana banjir bandang,”tuturnya.
Senada dengan Aceng, Eza Yayang Firdaus mengharapkan Pemkab Lebak dapat fokus melaksanakan pemulihan bencana banjir bandang di 6 Kecamatan, yang telah menyebabkan ribuan warga Lebak kehilangan rumah, dan mata pencahariannya.
“Pemulihan harus segera dilakukan, salah satunya yakni dengan cara merelokasi korban terdampak bencana. Dengan begitu, ekonomi warga bisa berangsur pulih,” pungkasnya. (Sandi)
