BHARATANEWS.ID|JAKARTA – BNPB telah menyalurkan Rp 3,8 trilyun dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat bencana di Indonesia. Nilai tersebut mencapai 96,58% dari total pagu senilai Rp 4 trilyun.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di hadapan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (13/11). Doni menyampaikan bahwa DSP sebesar Rp 4 trilyun telah disalurkan Rp 3,87 trilyun (96,58%), namun sebagian masih dalam proses penyelesaian pertanggungjawaban administrasi keuangan.
Pemanfaatan DSP sebagian terserap untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang diprioritaskan pada enam provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Data BNPB mencatat DSP yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapa Rp 1 trilyun. Di sisi lain, alokasi DSP masih dibutuhkan untuk kesiapsiagaan dan penanganan potensi bahaya hidrometerologi hingga akhir tahun ini.
Saat dengar pendapat, Komisi VIII meminta BNPB untuk memperhatikan beberapa catatan penanggulangan bencana tahun 2020, antara lain penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana karena
peralatan yang ada belum memadai, khususnya untuk penanggulangan
bencana yang besar seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tsunami
dan banjir akibat musim penghujan. Kemudian, BNPB diminta untuk meningkatkan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat dan
meningkatkan pelatihan relawan kesiapsiagaan bencana dengan
melibatkan pesantren dan stakeholders yang lain.
Sementara itu, terkait dengan realisasi anggaran penanggulangan bencana tahun 2019 sampai dengan hari ini (13/11) mencapai Rp 3.2 trilyun dari pagu dana akhir sebesar Rp 4.8 trilyun. BNPB masih memiliki sisa anggaran Rp 1,6 trilyun. Realisasi anggaran ini belum maksimal dikarenakan adanya keterlambatan proses lelang dan gagal lelang serta prioritas pada penanganan darurat bencana.
Pada tahun 2020 nanti pagu anggaran BNPB sebesar Rp 700 milyar, yang terdiri dari 3 program ysini program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 213 milyar, program penanggulangan bencana Rp 478 milyar, dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Rp 8,9 milyar. Jumlah tersebut belum termasuk DSP yang dialokasikan sebesar Rp 4 trilyun.
Selain pembahasan anggaran, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo menyebutkan, rapat tadi juga membahas mengenai penanganan isu-isu aktual di bidang penanggulangan bencana. Dalam catatan diskusi, BNPB perlu menggalang dukungan melalui dana CSR (corporate social responsibility) dalam penanganan karhutla.
“Dibahas juga mengenai upaya mengatasi abrasi di pantai-pantai yang berdekatan dengan perumahan penduduk. DPR merekomendasikan penanaman pohon secara besar- besaran dan mendukung tersedianya dana kontigensi,” kata Agus.
Terakhir, lanjut Agus, yaitu upaya pencegahan penyebaran hoax bencana. “DPR menilai hoax menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat,” tandasnya.
Untuk diketahui, rapat yang dihadiri Kepala BNPB dan Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto berlangsung hingga pukul 17.00 WIB sore tadi. (Den)
