BHARATANEWS.ID|BOGOR – Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Komite Advokasi Pekerja Indonesia Mandiri dan Sejahtera (KAPI MATRA) yang telah berdiri tahun 2017. Lembaga yang banyak berkepirah memberikan edukasi kepada para pekerja. Dan lembaga ini juga konsen dengan permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam masyarakat desa terutama tentang anggaran Dana Desa .
Reporter Bharata News saat menemui Sekjen LSM KAPI MATRA Ismed Abidin di kediamannya Perumahan Lido Permai Blok A4 Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, saat dikonfirmasi terkait permasalahan Dana Desa.
Ismed Abidin mengatakan,” Bahwa Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang di peruntukan untuk pembangunan Desa. Pembangunan Desa terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia ( Pemberdayaan ) dan Pembangunan perekonomian (BUM Desa). Dalam prinsip tata kelola pembangunan Desa terutama yang berkaitan dengan anggaran harus terbuka dan jangan ada yang di tutup tutupi. Hak masyarakat untuk mengetahui pembangunan yang ada di Desa dan Kewajiban Pemerintahan Desa untuk memberitahukannya,” katanya, Sabtu (29/09/2019)
Selanjutnya Ismed Abidin juga menyampaikan hal yang sangat penting adalah keterlibatan semua unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program Dana Desa.
Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang ditransper kepada Desa melalui APBD untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan Prakarsa Masyarakat Setempat.
Masih menurut Ismed Abidin menjelaskan, Indonesia adalah Negara Demokrasi, Pemerintah Desa jangan takut dengan perbedaan pendapat, dan kebutuhan masyarakat harus diapresiasi dengan serius. Pemerintahan Desa yang Tidak membuka prinsip transparansi, dan partisipatif, adalah salah satu Indikasi adanya Kepentingan lain selain kepentingan masyarakat, ini jelas jelas bertentangan dengan Jiwa serta semangat Demokrasi.
“Dalam hal ini LSM KAPI MATRA yang peduli dengan permasalahan kebocoran anggaran Dana Desa. Dan berdasarkan hasil investigasi lembaga kami kebocoran anggaran Dana Desa sudah di mulai dari tahap perencanaan . Jangan sampai angaran Dana Desa yang di peruntukan kesejahtraan masyarakat berpindah ke kantong Kepala Desa,”pungkas Sekjen LSM KAPI MATRA. (Bcr)
