BHARATANEWS.ID|PURWAKARTA – Terdapat dua faktor penting yang mendukung sebuah negara untuk menjadi negara maju, yakni potensi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, hutan dan lautan luas dengan beragam hasil yang dimanfaaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Ini merupakan anugerah dan karunia dari sang pencipta yang harus disyukuri. Namun, potensi sumber daya alam yang melimpah belum dapat dikelola secara maksimal karena kualitas sumber daya manusia belum mencukupi. Menjadi negara maju, indonesia harus unggul dalam bidang ekonomi,politik, sosial,hukum,budaya,ketahanan dan keamanan negara.
Diantara bidang-bidang tersebut terdapat satu bidang yang sangat mempengaruhi pada bidang lainnya, yaitu politik karena politik menjadi landasan dalam menentukan kebijakan pada bidang ekonomi, sosial, hukum, budaya, ketahanan dan keamanan.
Politik adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan; segala urusan dan tindakan (kebijakan dan siasat, dsb) mengenai pemerintahan dan negara atau terhadap negara lain ; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Arti luas sering kali kita katakan bahwa politik itu adalah mekanisme untuk mencapai kekuasaan.
Karena itu, bentuk perangkat lunak dan perangkat kerasnya seperti konstitusi, partai politik, pemilihan umum, lalu supaya kekuasaan itu tidak menjadi tirani, sesuai perkembangan zaman dan peradaban, kita pisah-pisahkan juga kekuasaan itu menjadi legislatif, yudikatif dan eksekutif, dan sekarang ditambah satu lagi yaitu pers.
Kesemua itu diatur dengan hukum, dan karena itu hukum menjadi semacam bingkai kekuasaan. Supaya hukum juga tidak kebablasan, sebab hukum juga bisa menjadi tirani dan legalistik. Maka peradaban kita menyajikan apa yang kita kenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah demokrasi, kualitas hidup dalam bernegara, peradaban modern dan bahkan sampai-sampai sebagai norma-norma hidup kita dewasa ini.Maka sering juga kita dengar perkataan bahwa HAM merupakan ideologi abad 21. Hal ini dimulai dari kesetaraan dan berpikir positif.
Melihat ke belakang sejarah kemanusian kita, saya akan mengutip contoh dari pengalaman sokrates (470-399 SM) dengan teori meutika (pembidanan). Dengan teori meutika-nya, sesungguhnya sokrates membidani kaum muda Yunani, terutama warga kota Athena, bahwa kebenaran bisa ditemukan dimana-mana dan bukan semata dominasi senat, politikus, filsuf, penyair atau bahkan dramawan.
Ajaran dan metode meutika-nya ini menyeretnya ke alam baka dengan meminum racun. Padahal kebenaran, keadilan dan kesetaraan adalah anugerah kemanusiaan kita karena nilai-nilai universalnya.
Soalnya, sejauh manakah kesadaran kita akan pentingnya dialog dalam kehidupan kita bersama, terutama dalam politik ?
Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang diperjuangkan para teroris menjadi bahasa politik. Meskipun terorisme, konon katanya, menyampaikan pesan terhadap kenyataan kemanusiaan kita.
Terutama terhadap macetnya dialog dari semua perangkat politik, entah itu dialog bilateral, multilateral, antar lembaga politik, sosial, kebudayaan dan bahkan agama, sehingga kemudian terjadi internalisasi ketidakadilan ini ternyata berbeda tidak saja pada zaman, budaya, tetapi juga pada keagamaan.
Bukankah bentuk sempalan, pemberontakan seperti misalnya isu yang dituduhkan kepada sokrates yang meracuni kaum muda yang kemudian berujung pada perlawanan tatanan kemapanan, adalah terorisme ?
Atau misalnya ekspresi harakiri dalam budaya jepang, adalah terorisme ? atau seperti halnya film the last samurai, merupakan bentuk terorisme ?
Menyadarkan terorisme sebagai gerakan anti-kemanusiaan, adalah tugas orang waras dan beriman. Bukan sebaliknya, bersembunyi dibalik argumen-argumen teologis, bahkan dengan kredo-kredo yang memelintir agama, padahal dibalik itu semua ada ambisi-ambisi politis. Itulah kenapa dewasa ini salah satu fenomena yang sangat mencemaskan kemanusiaan kita adalah berkembangnya upaya-upaya politiking agama.
Hemat saya, kita perlu melakukan upaya bersama untuk gerakan ijtihad, sebab ‘jika benar akan mendapat dua pahala, dan jika salah akan mendapat satu pahala.’
Gerakan ijtihad adalah proses pembudayaan menuju beriman secara dewasa. Karena itu, saatnya kita mulai dengan mempertanyakan perbedaan-perbedaan, dan ada apa gerangan maksud dari perbedaan-perbedaan itu. Atau, boleh juga, gerakan ijtihad itu dimulai dengan pemahaman-pemahaman nilai-nilai kemanusiaan kita, sebab nilai kemanusiaan sebagai yang utama dan am, tak lain anugerah tuhan yang paling berharga untuk umat manusia. Kenapa tidak ?
Penulis : Eko Surya Effendi
Pengurus PW Ansor Jawa barat.
