BHARATANEWS.ID|JAKARTA – Indonesia telah diperlakukan diskriminatif oleh Uni Eropa. Untuk itu pemerintah pasti akan bertindak, at all cost, apapun resikonya. Karena kepentingan nasional kita di atas segalanya.
Sebabnya, Uni Eropa (UE) melarang penggunaan minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebagai sumber biofuels di wilayahnya melalui skema Renewable Energy Directive (RED) II.
Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, “Pelarangan ini sudah sampai menyentuh pada masalah survival hampir 20 juta orang pekerja di sektor sawit dan 2,3 juta orang lebih petani kecil. Oleh karena itu, tidak mungkin pemerintah tidak melawan, karena kewajiban pemerintah adalah membela rakyatnya. Tidak ada toleransi, apalagi jika sudah menyangkut kesejahteraan petani kecil yang menjadi prioritas pemerintah khususnya Presiden Jokowi,”pungkasnya.
Lanjut Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, ” Demikian pernyataan sikap saya kepada UE yang saya sampaikan bersama Menko Perekonomian Pak Darmin Nasution di kantor Kementerian Luar Negeri RI hari Rabu lalu. Sebenarnya hubungan Indonesia dengan UE sangat baik dan kita berharap demikian seterusnya, termasuk dalam kerja sama investasi dan perdagangan,” Pungkasnya.
Misalnya di sektor penerbangan Indonesia yang akan naik 3 kali lipat pada tahun 2034 mencapai 270 juta penumpang. Untuk itu kita akan membutuhkan kira-kira 2.500 pesawat terbang model A320 atau 737-800 atau 737-900 dalam 20 tahun ke depan dengan nilai 40 miliar dolar AS, yang juga akan menciptakan kira-kira 250 juta lapangan kerja untuk di Eropa ataupun nanti di Amerika. Angkutan kargo udara juga meningkat 8,6% tiap tahun.
Jadi di satu sisi kita membutuhkan, tapi pada sisi lain kita juga punya pilihan. Karena kita bukan negara miskin. Kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Indonesia bahkan diprediksi akan menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia pada 2045. GDP kita pada waktu itu diperkirakan mencapai 9,5 triliun.
UE sebaiknya juga menyadari bahwa industri palm oil ini sangat penting bagi Indonesia dalam mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan pilar nomor satu SDG’s yang mengatakan “End poverty in all its forms everywhere”, Indonesia sudah membuktikan keberhasilannya menurunkan kemiskinan sampai di bawah 10%. Pencapaian ini diapresiasi oleh World Bank, IMF, maupun institusi dunia lainnya yang saya temui saat perhelatan IMF-WB Annual Meeting di Bali tahun lalu. Puji mereka, Indonesia adalah champion dalam penanganan masalah ini.
Terkait isu lingkungan, sudah tidak ada lagi pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit karena pemerintah menerapkan kebijakan moratorium.
” Selanjutnya kita masih menunggu. Jika sikap UE pada akhirnya tetap kencang, maka pemerintah Indonesia juga bisa bereaksi keras. Bukan serta-merta, karena selama ini kita sudah secara aktif berkomunikasi sampai mendatangi UE. Tidak untuk meminta-minta dan tidak akan pernah akan mengemis. Saya tegaskan sekali lagi, Indonesia bukan bukan banana republic, kami The Great Country of Indonesia. Kita punya dignity, kehormatan, dan kita punya juga kedaulatan yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun,” tegas Menko Maritim. (fito)
