PROGRAM PTSL YANG MENYULITKAN WARGA DI TENGAH-TENGAH PANDEMI
BHARATANEWS.ID|BOGOR – Disaat Pemerintah konsentrasi mengatasi Wabah Covid 19 yang sampai sekarang belum terselesaikan. Dan akibat covid 19 ini berimbas kepada kurang stabilnya prekonomian kita dan berimbas kepada sulit ekonomi masyarakat.
Saat Pemerintah mengeluarkan kebijakan program pendaftaran tanah sistimatis lengkap dan semua sudah diatur tehnis maupun pembiayaan untuk pengurusan tersebut.
Seperti hal nya yang terjadi di Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, dimana Pemerintah Desa Pagelaran mengambil keputusan yang tergolong “berani” untuk melancarkan proses yang diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) namun terasa menyulitkan bagi masyarakat yang sebagian besar kehilangan pekerjaan ataupun mata pencaharian dan himpitan ekonomi sekarang ini.
Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa, menurut masyarakat adalah penetapan biaya yang melebihi ketentuan biaya yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga mentri, meliputi menteri agraria, menteri Dalam Negeri dan Menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, nomor:25/SKB/V/2017, nomor:590-3167A, nomor:34 tahun 2017 tanggal 22/5/2017 tentang pembiayaan persiapan persiapan pendaftaran tanah sistematis, yakni wilayah jawa dan bali biaya yang ditanggung masyarakat Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
“Pengurus ini (PTSL) menganggarkan Rp.650.000,- per Kartu Keluarga (KK) Rp 650.000,- pembuatan surat, Rp 50.000,- uang pengukuran. Jadi totalnya Rp 700.000,- untuk satu desa” ucap AA (24) salah seorang warga yang enggan namanya di sebutkan. selasa(06/04/21).
Selanjutnya awak media Bharatanews mewancarai masyarakat CR (inisial) mengatakan bahwa untuk pembiayaan Program PTSL ini dikenakan biaya Rp.650.000,- per bidang. Dimana menurut CR “ada sekitar 2.500 bidang yang ada di Desa Pagelaran ini” ujar CR (24)
Dihari yang sama awak media memdatangi Kantor Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas untuk mengkompirmasi terkait informasi dari masyarakat, namun sangat disayangkan, tidak ditemui seorangpun yang bisa memberi keterangan terkait persoalan ini dari pihak desa pagelaran sendiri. (Bcr)
