BHARATANEWS.ID|BOJONEGORO _ Kepala Staf Kodim 0813 Bojonegoro Mayor Inf Hairil Achmad, turut menghadiri acara Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) dan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2020, dilapangan Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (27/2).
Turut hadir pula di acara ini diantaranya jajaran Forkopimda Bojonegoro, Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Cabng Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, Kepala Balai Pengelolaan DAS dan HL Solo, Sekda Bojonegoro, OPD, Adm KPH Padangan, Parengan, Cepu, Forkopimca Sugihwaras, LMDH dan Kades se- Kecamatan Sugihwaras.
Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, mengharapkan adanya peran serta segenap masyarakat dan semua pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup yang seimbang sejak dini. Yakni, dengan mendukung dan berperan aktif dalam Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS).
“Salah satu visi misi pemkab Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dalam kurun waktu 5 tahun target kami adalah penanaman 500 ribu pohon yang akan tersebar di seluruh wilayah Bojonegoro,” ungkapnya.
Sejak tahun 2018, juga sudah membangun area pembibitan di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas. Dan saat ini, sudah mencapai 50 ribu bibit pohon diarea lahan seluas 2,3 hektare dan akan terus dikembangkan.
“Untuk tahun 2021 kita akan menambah tanaman pohon dengan melibatkan masyarakat desa dilingkungan RT, untuk ditanam dilingkungannya,” tuturnya.
Sementara dalam laporannya, perwakilan Cabang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim wilayah Bojonegoro, Purnomo, mengatakan bahwa GNPDAS merupakan inisiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicanangkan mulai tahu 2018 lalu dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pemulihan hutan dan lahan.
“Tujuannya adalah untuk penyelamatan sumber daya air, produktivitas lahan, perubahan iklim dan pencegahan bencana hidrometeorologi. GNPDAS merupakan pengembangan agenda tahunan sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan lahan kritis, yang harus dilakukan dengan cara yang komprehensif, prinsip keterpaduan dan mengaktifkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi,” ujarnya. (*/Fito)
