BHARATANEWS.ID|JAKARTA – Aktivis satu ini termasuk tokoh yang sempat merasakan kacaunya penegakkan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Pada 2 Desember 2016 subuh, hanya beberapa jam sebelum Aksi Bela Islam (ABI) Jilid II digelar di Monas, Jakarta Pusat, yang kemudian dikenal dengan Aksi 212 yang fenomenal itu, dia ditangkap bersama sembilan aktivis, musisi dan purnawirawan TNI, di antaranya Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani dan Kivlan Zein, dengan tuduhan akan melakukan makar.
Namun saat disidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dia justru dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena dinyatakan sebagai Dewan Pakar Saracen, sebuah kelompok yang disebut-sebut sebagai kelompok penyebar hoaks, ujaran kebencian dan SARA melalui media sosial.
Pada 5 Juni 2017, dia divonis enam bulan 15 hari penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menghendaki agar dirinya dihukum satu tahun penjara.
“Saracen itu tak ada. Kalau polisi mau memperkarakan, seharusnya para pentolan Jasmev (Jokowi Ahok Social Media Volunteer) yang dipenjarakan, karena merekalah produsen hoaks dan fitnah sejak menjelang Pilkada Jakarta 2012,” katanya kepada wartawan di kantor FKDM DKI Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Dia, Rizal, memang aktivis yang dikenal sangat berani menyuarakan apa yang dianggapnya tidak benar. Ketua Komando Barisan Rakyat (Kobar) itu menduga tuduhan tak berdasar terhadap dirinya tersebut berdasarkan latar bahwa dirinya termasuk penggerak Aksi Bela Islam (ABI) Jilid I pada 4 November 2016 atau yang dikenal dengan sebutan Aksi 411, dan Aksi 212.
Aksi-aksi ini digerakkan untuk menuntut Polri agar segera menangkap dan memenjarakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam.
Kini Rizal maju di Pemilu 2019 sebagai salah satu calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta, bersaing dengan 45 calon senator lainnya, untuk memperebutkan empat kursi yang tersedia.
Meski demikian, Rizal mengaku dari kompetitor sebanyak itu, ada empat calon yang menjadi rival berat, yakni mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assidiqie, dan dua anggota DPD yang kembali mencalonkan diri (petahana), yakni Fahira Idris dan Sabam Sirait.
“Kasus itu sama sekali tidak menjadi beban bagi langkah saya untuk menjadi senator, karena saat saya berkampanye, latar belakang saya itu justru menjadi hal yang positif bagi saya, karena masyarakat ternyata telah tahu bahwa saya termasuk orang yang peduli pada agama, anti kezaliman, dan berada pada posisi berseberangan dengan Presiden Jokowi dan Ahok,” katanya.
Tak hanya itu, warga Warakas, Jakarta Utara, ini bahkan mengatakan kalau ia maju menjadi calon senator bukan atas kemauan sendiri, melainkan karena dorongan sesama aktivis dan anggota Kobar.
“Spanduk-spanduk saya yang bertebaran dimana-mana, termasuk yang di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang rata-rata berukuran 1,5 x 3 meter, mereka yang buatkan. Bukan saya yang buat,” imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Rizal Kobar ini mengatakan, jika ia terpilih menjadi senator DKI Jakarta, prioritas program yang dijalankan adalah pemberantasan narkoba, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
‘Soal kebudayaan Betawi ini saya prihatin, karena meski Betawi merupakan penduduk asli Jakarta, namun masih jarang hotel berbintang yang tata interiornya mencerminkan ke-Betawai-an. Kalau di daerah lain, nunsa etnis setempatnya sangat terasa,” katanya.
Rizal mengaku tak punya strategi khusus untuk dapat menjaring 700.000 suara dan lolos dan menjadi anggota DPD dari Dapil DKI Jakarta, namun katanya jika dibanding calon yang lain, ia punya kelebihan.
“Saya sangat terbuka. Jam 03:00-04:00 pun kalau ada warga yang mau menemui saya, tetap saya terima. Calon lain jam segitu mungkin sudah tidur nyenyak,” katanya.
Ketua FKDM DKI Jakarta, M Rico Sinaga, yang telah lama berkawan dengan Rizal, mengatakan kalau Rizal merupakan sosok pemberani.
“Dengan ditunjang jaringan yang luas dan dari berbagai kalangan, saya yakin dia dapat lolos menjadi senator,” katanya.
Rico sendiri mengaku, sebagai kawan yang juga berharap Rizal menjadi senator, ia akan membantu Rizal untuk mendapatkan 700.000 suara yang dibutuhkan.
“Selain sebagai ketua FKDM, saya juga ketua Amarta (Aliansi Masyarakat Jakarta) dan alumni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Jumlah FKDM saja 3.870 orang. Belum lagi anggota Amarta dan anggota GMNI. Jika semua ini bergerak untuk memenangkan Rizal, saya yakin Rizal akan menjadi senator,” katanya.
Meski demikian Rico berpesan agar jika nanti sudah di Parlemen, kinerja Rizal dapat selaras dengan kebijakan-kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, sehingga terjadi sinergi yang baik.
“Akan lebih baik lagi jika Rizal dapat mendukung Gubernur untuk mendapatkan hak pengelolaan aset-aset negara yang berkedudukan di Jakarta, seperti kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno yang saat ini dikelola Setneg (Sekretariat Negara), dan Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelindo II. Jika aset-aset ini dapat dikelola DKI, PAD (pendapatan asli daerah) pasti meningkat,” pungkasnya. (Hends)
