Beranda Berita Utama Dana Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tajur Halang Diduga Kurang Transparan

Dana Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tajur Halang Diduga Kurang Transparan

334
0
BERBAGI

BHARATANEWS.ID|BOGOR – Amanah (UU Nomor 06 Tahun 2014 dalam Pasal 24 huruf d) Tentang Desa, Penyelengaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas keterbukaan. Anggaran dana Desa yang beralokasi dari APBN harus di buka secara transparan.

Dan UU Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 82 menyatakan, bahwa Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa dan masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan jalan lingkungan dengan betonisasi yang berlokasi di kampung Bungur RT 04/05 Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor masih menuai masalah.

Pasalnya pembangunan jalan tersebut tidak di lengkapi dengan papan proyek di lokasi di pembangunan jalan tersebut. Dengan tidak di pasangnya papan proyek, masyarakat menduga ada hal yang di sembunyikan. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan jalan tersebut di laksanakan oleh pemerintahan desa sebelumnya.

Dede mantan sekdes Desa Tajur halang saat di sambangi ditempat kediamannya oleh Media Bharata News, dirinya sedang tidak ada di tempat (02/01/2020). Dan di konfirmasi melalui pesan singkat pun tidak memberi tanggapan apapun.

Pembangunan jalan lingkungan tersebut di duga menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap ketiga Tahun 2019 . Menurut data yang kami dapati DD Desa Tajur Halang tahun 20I9 sebesar 1.164.433.339 Dengan rincian sebagai berikut :
Tahap pertama 232.886.339
Tahap kedua 465.773.336
Tahap ketiga 465.773.336

Aris selaku sekdes yang menggantikan mantan sekdes Desa Tajur Halang yaitu Dede saat di mintai tanggapan terkaitan dengan pembangunan jalan lingkungan yang berlokasi di kampung Bungur.

“Bahwa Pemerintahan Desa yang baru disyahkan tanggal I8 Desember 20I9 tidak bertanggung jawab dengan pembangunan tersebut. Dan pemerintahan yang sekarang hanya bersifat monitoring saja dan kalau ada yang kurang dalam pelaksanaan pembangunan tersebut di persilahkan kompirmasi dengan Pemerintahan sebelumnya” jelas Aris selaku Sekdes Pengganti.

Buchari Ketua Umum LSM KAPI MATRA saat di mintai tanggapan yang berkaitan pembangunan jalan lingkungan yang tidak memasang papan proyek mengatakan,” UU Desa sudah mengisyaratkan bahwa pengelolaan pemerintahan berasaskan keterbukaan. Untuk tata kelola keuangan Desa sebagaiman di atur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa berasaskan Transparansi, akuntabel, partisipatif serta di siplin anggaran,” katanya.

Dan di perkuat oleh UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengisyaratkan, Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi tidak ada alasan sedikit pun Pemerintahan Desa tidak membuka anggaran pembangunan jalan lingkungan tersebut pada ruang publik,” imbuh Buchari. (Nurman)