BHARATANEWS.ID|DEPOK – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. menghadiri acara silaturahmi dengan awak media di hotel Margo city pada hari Senin (2/12/2019) di dampingi oleh Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Budi Ari Setiadi beserta Sekjen dan para Dirjen.
Dalam sambutannya, Pak Menteri menyampaikan “saya adalah orang desa yang ditunjuk Presiden RI menjadi menteri desa. Kedepan, visi kami adalah mewujudkan desa surga, yaitu desa yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sebagai akronim sebuah desa yang indah, nyaman, nikmat, suasananya bikin kerasan, makan dan apa – apa mudah,” katanya.
Menurut beliau hal ini dapat terwujud dengan terpenuhinya layanan sosial dasar bagi masyarakat di pedesaan, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi.
“Pendidikan dan kesehatan sebagai layanan sosial dasar harus terpenuhi, penguatan di bidang pertanian, air bersih, pembangunan jalan, desa wisata,. Pilkades, mitigasi bencana dan utamanya BUMDES untuk kepentingan rakyat” ungkap beliau.
Demi terwujudnya kemandirian masyarakat desa dibutuhkan adanya stimulasi berupa pemberian Bantuan Dana Desa dengan pengawalan, pendampingan dan pengawasan yang optimal dari seluruh pihak yang terkait.
“Kami terus menerus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengawalan alokasi dana desa, mendorong sinergitas antar kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Ristek. Hal ini merupakan bagian penting agar tercipta loncatan atau akselerasi sehingga desa yang berstatus desa sangat tertinggal langsung menjadi desa berkembang, begitu seterusnya” tegas beliau.
Dalam rangka pendampingan, kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memiliki program unggulan berupa Akademi Desa 4.0 dan Perguruan Tinggi Desa yang bekerjasama dengan seluruh perguruan tinggi mendampingi masyarakat menuju desa unggul
Terkait desa fiktif, wakil menteri Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa tidak ada desa fiktif dan semua desa betul keberadaannya dan teregistrasi
” Desa siluman itu betul ada di kabupaten Subang. Dalam perspektif Kementerian Desa tidak ada desa yang tidak memiliki nomor registrasi dan tidak ada dana desa yang tidak digunakan untuk kepentingan desa” tegas Budi Arie yang juga merupakan ketum Projo.
Perlu adanya penyederhanaan birokrasi agar alur alokasi dana lebih efisien dan efektif. Dana tersebut disalurkan dari Kemenkeu ke kas daerah untuk selanjutnya di salurkan ke desa melalui beberapa term in yaitu 20%, 40%, 40% dan setiap term in harus melalui proposal dan pelaporan yang jelas.
Sekjen menutup acara silaturahmi Kementerian Desa, PDT, dan transmigrasi dengan menyampaikan agar sinergi kementerian dengan awak media semakin sinergis maka dalam waktu dekat Kementerian akan mengadakan acara lanjutan yang melibatkan awak media untuk langsung terjun dan bersama – sama melihat kondisi desa. (RKY)
