BHARATANEWS.ID | KOTA BOGOR – Polemik seputar aliran Ahmadiyah di Kota Bogor Barat memunculkan kekhawatiran akan kondisi keamanan dan keharmonisan di wilayah tersebut. Rapat Muspika yang digelar pada Senin, 22 April 2024, menjadi wadah untuk menanggapi kontroversi ini.
Camat Bogor Barat memimpin rapat yang dihadiri oleh Wakapolsek, Danramil, Satpol PP, Ketua MUI, Kepala KUA, Kasat Intel, dan perwakilan masyarakat Bogor. Hasil rapat menunjukkan bahwa masyarakat Bogor Barat mengajukan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kota Bogor, antara lain:
- Meminta kepada pemerintah Kota Bogor segera mengambil langkah kongkrit dan menjamin tidak terulangnya kegiatan penyebaran paham Ahmadiyah di Kota Bogor.
- Demi menjaga dan menjamin akidah Islam generasi penerus yang berada di wilayah RW08, Kelurahan Gunung Batu, kami mohon segera mempertimbangkan dan memutuskan dua maklumat tuntutan warga RW08. Yaitu:
- Mensterilkan wilayah RW08 Gunung Batu dari penganut paham Ahmadiyah jika masih tetap pada keyakinannya.
- Menjamin penganut paham Ahmadiyah tidak lagi melakukan penyebaran ajaran Ahmadiyah di wilayah RW08 Gunung Batu dengan jaminan dan serta dapat dipertanggung jawabkan.
Meskipun polemik ini berlangsung, Camat Bogor Barat, Dudi Fitri Susandi, menyatakan bahwa kondisi masyarakat di Hegarmanah masih kondusif.
“Hasil pantauan di lapangan, tadi ada Pak Babinsa, Pak babinmas, melaporkan kondisi masyarakat di Hegarmanah, RW 8, saat ini masih kondusif, sesuai informasi dari Pak RW juga, alhamdulillah,” Terang Camat.
“Kedua, gedung serba guna, ternyata masih dipakai bersama, tidak ada privatisasi penggunaan oleh kelompok manapun. Poin ketiga, mushola yang saat ini dipakai ternyata dipakai solat berjamaah, saya lihat, tampa terkecuali warga yang katanya ada Ahmadiyah atau bukan, bahkan imamnya saling berganti di sana,” Imbuhnya.
Kendati demikian, Dudi berpesan untuk tetap menjaga kondusifitas, MUI akan melakukan pembinaan berkelanjutan dan mengadakan solat bersama di wilayah tersebut. Dudi juga mengingatkan agar tidak ada tindakan perbuatan melawan hukum.
“Kami tidak berharap adanya hal-hal yang main hakim sendiri, persekusi, apalagi evakuasi, sweeping dan segala macam. Dan tidak ada hal-hal berkembang ke warga atau kelompok atau orang lain yang jauh dari titik ini, sehingga penafsirannya berbeda,” Harapnya. (Irpan/Ry)
