BHARATANEWS.ID | BOGOR – Sejumlah tokoh budayawan, Ahli Arkeologi dan aktivis seni budaya di Kota Bogor menolak rencana pembangunan Bumi Ageung dan situs Batu Tulis oleh Pemerintah Kota Bogor. Mereka berpendapat bahwa rencana tersebut tidak sesuai dengan marwah kesundaan dan literatur kesejarahan yang ada.
Para tokoh tersebut menekankan pentingnya melibatkan ahli arkeologi, sejarawan, tokoh, dan aktivis budaya dalam musyawarah untuk merencanakan pembangunan kompleks situs Batu Tulis. Dalam hal ini, mereka bertujuan agar rencana pembangunan tersebut dapat menghormati ketentuan dan kultur yang ada, mengingat situs Batu Tulis merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Sunda.
Salah seorang ahli arkeologi, Prof. Agus Aris Munandar, menjelaskan bahwa rencana pembangunan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kesundaan, baik dari segi letak maupun bentuk bangunan.
“Berdasarkan sejarah, seharusnya letak situs Batu Tulis berada di selatan gerbang, bukan membentang dari barat ke timur seperti yang direncanakan. Selain itu, bangunan lain yang akan dibangun, seperti museum, tempat pertunjukan, dan kafe, juga dianggap tidak sesuai dengan literasi yang ada,” ujar Prof. Agus Aris Munandar, Rabu, (21Juni 2023).
Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bogor, Dian Herdiawan, menambahkan bahwa lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor sebenarnya berada di utara situs Batu Tulis, sedangkan lahan lainnya yang akan dibangun menjulur ke selatan. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan literasi dan ketentuan yang ada.
Sekretaris Jenderal Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat, TB. Lutfi Suyudi SE., juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak pemerintah dalam mengkaji secara mendalam sebelum melakukan pembangunan situs, dengan harapan agar tidak menghilangkan unsur kearifan lokal.
“Rencana desain bangunan Bumi Ageung Batu Tulis seharusnya meminta referensi dari para ahli arkeologi, sejarah, tokoh budaya, dan masyarakat sebelum diadakan lelang. Desain yang saat ini dipilih oleh pihak lelang tidak mencerminkan kearifan lokal Kabuyutan Batutulis sebagai Dayeuh Pakwan Padjadjaran,” ujar Lutfi, yang juga merupakan pelaku seni budaya Perguruan Silat Keluarga Besar Padjadjaran Cimande.
Lutfi menegaskan bahwa Batu Tulis merupakan tempat yang sakral, dan pembangunan situs ke depan harus sesuai dengan jati diri Pakwan Padjadjaran.
“Batu Tulis adalah tempat yang sakral, jangan dibangun dengan model wilayah lain seperti Candi Bentar yang merupakan ciri khas TRO Wulan Majapahit. Kita harus menghormati identitas dan jati diri Pakwan Padjadjaran dalam pembangunan Batu Tulis,” tegasnya yang juga Panglima Baranusa Bogor Raya.
Menanggapi penolakan tersebut, Pemerintah Kota Bogor diharapkan untuk lebih mendengarkan masukan dari para ahli, tokoh budaya, dan masyarakat terkait rencana pembangunan Bumi Ageung dan situs Batu Tulis. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada.
Dalam konteks ini, perlu adanya kajian yang mendalam dan kolaborasi antara ahli arkeologi, sejarawan, tokoh budaya, dan masyarakat setempat dalam merencanakan pembangunan kompleks situs Batu Tulis. Keterlibatan mereka akan membantu memastikan bahwa rencana desain bangunan dan pengembangan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan memperkuat identitas kultural Kota Bogor.
Pemerintah Kota Bogor juga diharapkan untuk mempertimbangkan ulang letak dan bentuk bangunan yang direncanakan. Memperhatikan pengetahuan dan catatan sejarah mengenai situs Batu Tulis yang menunjukkan bahwa letaknya seharusnya berada di selatan gerbang, perubahan tersebut akan memastikan bahwa pembangunan menghormati nilai-nilai kesundaan dan kesesuaian dengan literasi yang ada.
Selain itu, penting bagi Pemerintah Kota Bogor untuk menjaga kesakralan Batu Tulis dalam pembangunan situs. Merespon aspirasi masyarakat dan memperhatikan identitas jati diri Pakwan Padjadjaran akan memastikan bahwa pembangunan situs tersebut berlangsung dengan menghormati warisan sejarah dan spiritualitas yang terkait dengan Batu Tulis.
Dalam rangka mencapai konsensus yang lebih luas, Pemerintah Kota Bogor diharapkan untuk mengadakan dialog terbuka dan memfasilitasi forum musyawarah dengan para pihak terkait. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan akan memberikan ruang bagi diskusi, penjelasan, dan penyampaian pandangan yang konstruktif, sehingga rencana pembangunan Bumi Ageung dan situs Batu Tulis dapat mencerminkan kehendak bersama dalam melestarikan warisan budaya dan sejarah yang berharga. (Ry).
