BHARATANEWS.ID | BOGOR – Koalisi Rakyat Revolusioner menggelar konferensi pers terkait adanya dugaan monopoli yang dilakukan oleh segelintir kelompok para pengusaha dan mendukung Pemkot ( Pemerintah Kota ) Bogor untuk bertindak tegas terhadap apapun yang merugikan masyarakat dan anggaran pemerintah, Selasa, ( 17/01/2023).
Tidak hanya itu, beberapa perwakilan element juga turut hadir, diantaranya perwakilan GPI ( Gerakan Pemuda Islam ) Kota Bogor, Bayu Noviandi S.H., FRR ( Front Rakyat Revolusioner ), FPAHI (Forum Pemuda Anti Hoaks Indonesia), Jemi Irawan, AMIRA ( Aliansi Mahasiswa Indonesia Raya), Ilham Ibrahim, KOMABORA ( Komunitas Mahasiswa Bogor Raya ), Wan Rajid.
Ketua Organisasi GPI, Bayu Noviandi S.H., menyampaikan bahwa mereka juga menagih janji terhadap pemkot yang akan menyikat habis bilamana ada kelompok-kelompok tertentu yang berani bermain-main terkait pembangunan di wilayah Kota Bogor.
“ kami di sini ingin menagih janji dari Pak Walikota dan Pak Wakil Walikota pada saat itu di akhir tahun ketika berdiskusi dengan kami bahwa, pembangunan di kota Bogor akan dilakukan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin demi masyarakat kota bogor, dan jika ada perusahan-perusahaan nakal ataupun kelompok-kelompok tertentu yang bermain-main dengan pembangunan di Kota Bogor akan di sikat habis “, Imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwasannya mereka sedang berupaya dan memberikan support terhadap pemerintah guna mendukung Pemkot untuk menyelesaikan PR-nya terkait pemberantasan mafia di Kota Bogor agar tidak takut terhadap korporasi-korporasi yang bermasalah serta menyimpulkan dirinya meyakini jika semuanya sudah mengetahui siapa yang dimaksud terkait dugaan asosiasi-asosiasi yang bermain dalam pembangunan Kota Bogor.
Masih di tempat yang sama, Ketua Rakyat Revolusioner, Desta lesmana juga tidak membuang kesempatannya untuk membeberkan adanya beberapa pekerjaan pembangunan di Kota Bogor tidak sesuai apa yang diharapkan, dari adanya kerusakan, kelebihan bayar dan lain sebagainya.
“kilas balik kita melihat, adanya monopoli, baik itu kegiatan fisik maupun pengadaan itu dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu dan sangat mirisnya lagi pekerjaan-pekerjaan itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan warga Kota Bogor, ada yang apa apa sudah rusak dan dugaan-dugaan kelebihan bayar, kalo menurut kawan-kawan penegak hukum kelebihan bayar itu adanya pengerjaan yang tidak sesuai dengan spek,” Pungkas Desta.(Mar)
