BHARATANEWS.ID | BOGOR – Dua organisasi mahasiswa melakukan demonstrasi pada titik yang berbeda di Kota Bogor namun substansinya sama yakni menolak kenaikan harga BBM.
Di titik aksi unjuk rasa yang pertama, demonstrasi berlangsung di Tugu Kujang Kota Bogor, Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan Bogor Raya) mengerahkan puluhan masa aksi.
Gema Pembebasan Bogor Raya menilai, kenaikan BBM ini tentu akan sangat berdampak bagi semua lapisan masyarakat, karena setiap kenaikan harga BBM pasti akan ikut mendongkrak naiknya harga kebutuhan pokok sehari-hari.
Gema pembebasan Bogor Raya mengaku peduli dengan kondisi bangsa dan menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Menolak keras kenaikan harga BBM subsidi. Karena akan semakin menambah derita rakyat.
2. Kenaikan harga BBM akan memicu naiknya harga kebutuhan pokok, tingginya inflasi hingga meningkatnya angka kriminalitas, pengangguran dan kemiskinan.
3. Negara harusnya mengkaji ulang naiknya harga BBM Subsidi di tengah turunnya harga minyak dunia secara global.
4. Kami menghimbau kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti kebocoran APBN yang justru tidak ada kaitannya dengan penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.
5. Kami mendesak kepada pemerintah untuk mencabut dan membatalkan Keputusan Kebijakan Zolim menaikkan Harga BBM subsdi. Sebab, kebijakan ini dinilai cacat dari hukum dan prosedural serta tidak menjawab persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini.
6. Kami Mengajak kepada semua pihak agar bersama-sama menolak penetapan kenaikan harga BBM yang telah membebani kehidupan rakyat secara nyata.
7. Menyeru kepada Pemerintah agar mengelola Sumber Daya Alam sesuai dengan tata pengelolaan yang benar, yaitu berdasarkan aturan Islam.
Selanjutnya awak media Bharatanews.id menghubungi melalui pesan singkat Whatsapp kepada Fathur Pimpinan Gema Pembebasan Bogor Raya.
Gema Pembebasan mengaku tidak pernah melakukan aksi unjuk rasa dengan kekerasan, vandalisme, bakar ban ataupun pengrusakan sewaktu menggelar demonstrasi.
“Gema pembebasan tidak pernah melakukan kekerasan, vandalisme, bakar ban, pengrusakan ketika aksi. Gema pembebasan ketika aksi fokus pada penyampaian pendapat dan edukasi terhadap masyarakat. Karena aktifitas pengerusakan seperti itu bukan ajaran Islam” Kata Fathur.
Masih kata dia, “Kita aksi damai fokus di tugu kujang, dan tertib” pungkasnya. Jumat (09/09/22).
Ditempat terpisah, pada titik kedua, tepat di depan gedung DPRD Kota Bogor dengan menggunakan atribut organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM dengan mengerahkan puluhan kadernya, Jumat (09/09/22).
Pada aksi tersebut, selain dentuman kata-kata dengan pengeras suara, mereka pun membentangkan spanduk dan pamflet bertulis “BBM Naik Nabi Isa Turun, Cukup Gaji DPR Saja Yang Naik BBM Jangan”.
Setelah berorasi, demonstran diterima beraudiensi oleh anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Anna Mariam Fadhilah dan sempat terjadi ketegangan diantara kedua belah pihak.
Kemudian seusai audiensi, mahasiswa diduga masih tidak puas lalu kembali berorasi di depan gerbang DPRD Kota Bogor.
Lantas masa aksi membakar ban bekas dan mendorong dorong pintu gerbang DPRD hingga roboh diduga meluapkan kekecewaannya.
Lalu Fahreza selaku Ketua Pengurus Cabang PMII Kota Bogor membenarkan bahwa masa aksi di depan gerbang DPRD Kota Bogor merupakan kadernya.
“Terkait status keanggotaan iyaa betul, mereka anggota aktif kami (PMII Pengurus Cabang Kota Bogor, red) dari (komisariat, red) univ pakuan dan ipb, tp kalau keseluruhan saya msh blm bisa pastikan” kata Fahreza ketika di konfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp oleh awak media Bharatanews.id, Jumat (09/09/22).
Harapan Pengurus Cabang PMII Kota Bogor selaras dengan Pengurus Besar PMII yang menolak kenaikan BBM dan mendesak Pemerintah Daerah ikut ambil andil mendorong penolakan kenaikan BBM serta meminta Pemerintah melihat kondisi masyarakat menengah ke bawah.
“Terkait aksi secara nasional kita sudah lakukan di tgl 5 dijakarta, temen2 yg aksi hari ini tentunya membawa harapan yg sama yakni menolak kenaikan bbm, dan meminta pemerintah daerah ikut mendorong penolakan tersebut dan meminta pemerintah ikut mengawasi secara intens terhadap keadaan masyarakat ekonomi menengah kebawah” tutupnya. (Mar)
