BHARATANEWS.ID | BOGOR – Perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan soal ujian Madrasah Ibtidaiyah tahun anggaran 2017-2018 Kota Bogor kembali bergulir, kuasa Hukum AM memandang sejak awal sebelum perkara ini timbul diduga telah terjadi “pemufakatan Jahat” dan adanya pembiaran dari Penasihat, Pengarah dan Pembina KKMI Kota Bogor.
Kuasa hukum AM dari kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners sejak awal permasalahan terkait dugaan mark up pengadaan soal ujian Madrasah tahun tahun anggaran 2017-2018 diduga adanya “pemufakatan Jahat”, pasalnya keputusan penggandaan soal tersebut lahir dari hasil kesepakatan seluruh Kepala Madrasah Ibtidaiyah se-Kota Bogor.
Selain itu, kuasa Hukum AM menyatakan “permasalahan ini harus dilihat secara menyeluruh dan komprehensif, dimana Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Kota Bogor dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian agama Kota Bogor Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pengukuhan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Tingkat Kota Bogor Periode Tahun 2016-2019 dimana dalam susunan pengurus tersebut Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bogor sebagai Penasihat, Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pengarah, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Kepala Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Pembina.
Pengelolaan Dana Bos TA. 2017-2018 dalam hal Pengadaan Soal-Soal Ujian yang dilaksanakan oleh Madrasah Ibtidaiyah se-Kota Bogor yang menjerat Klien kami, hal tersebut pelaksanaannya terjadi atas adanya kesepakatan bersama oleh seluruh Kepala Madrasah Ibtidaiyah dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bogor sebagai Penasehat Pengurus KKMI Kota Bogor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementrian Agama Kota Bogor selaku Pengarah Pengurus KKMI Kota Bogor serta Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Pokjawas Madrasah selaku Pembina Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kota Bogor.
“Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bogor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Kepala Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kementrian Agama Kota Bogor diduga tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penasehat, Pengarah serta Pembina, yang mana apabila keputusan yang disepakati oleh Pengurus KKMI Kota Bogor yang merupakan Forum Kepala Madrasah Ibtidaiyah se-Kota Bogor itu salah serta berpotensi menimbulkan akibat hukum yang fatal seharusnya sebagai penasihat, pengarah serta pembina memberikan saran ataupun kritik bukan membiarkan keputusan tersebut untuk tetap dilaksanakan”,
Hal tersebut menunjukan tidak berjalannya Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Pasal 726 dan Pasal 727 huruf b dan f Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, oleh karena itu sangat patut diduga adanya “Permufakatan Jahat” dan “Pembiaran” sejak awal, sehingga kami melihat Klien kami menjadi “korban” didalam perkara ini.
Jadi sejak awal dengan ada pembiaran didalam perkara ini oleh penasihat, pengarah dan Pembina KKMI Kota Bogor, tentunya perbuatan pembiaran saja sudah melanggar hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kemudian kami menduga banyak kejanggalan kasus yang dialami klien kami AM, mulai dari proses criminal justice system sampai dengan penetapan status tersangka dan / atau terdakwa yang dialamatkan kepada klien kami oleh jaksa penuntut umum kota bogor.
Jika jaksa mau menegakan hukum sebagaimana mestinya, ya seret semua nya mulai dari kepala kemenag kota bogor, kabag kemanag kota bogor yang membiarkan perilaku korup yang dilakukan anak buah nya, serta seret juga ke-60 kepala sekolah madrasah ibtidaiyah untuk duduk di kursi pesakitan sebagai tersangka / terdakwa tang sudah menyepakati mark up harga penggandaan soal bagi setiap sekolah nya.
Ini faktanya tidak!!! Kacau sekali jika penegakan hukum dilakukan dengan sekerdil ini. Saya akan buat perhitungan perihal ini, jika yang waras diam maka saya bagian dari manusia zalim.
Maka dari itu kami sebagai kuasa hukum terdakwa AM tentunya akan mengawal serta membongkar kasus ini sampai ke akar-akar nya dimana perkara ini dapat terungkap secara terang dan jelas serta klien kami mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. (*)
Sumber Press Rilis : Sembilan Bintang & Partners Law Office
