BHARATANEWS.ID | NASIONAL– Pengamat Ekonomi Energi dari Gadjah Mada, Fahmi Radhi mengungkapkan kabar BBM akan naik dengan Harga Pertalite mencapai 10.000 rupiah/liter dan Solar menjadi Rp 8.500/liter.
Menurutnya, hal itu akan diumumkan pada tanggal 1 september mendatang oleh Presiden Joko Widodo, Selasa, (20/08/2022).
Lansiran dari Tribunnews.com, Fahmy mengaku dirinya mendapatkan informasi valid bahwasannya Pemerintah terpaksa menaikan harga BBM tapi dengan memberikan bantalan sosial subsidi BBm dinaikan.
“Bilang saja, Jokowi terpaksa menaikkan harga BBM per 1 September, dengan memberikan bantalan sosial sebelum harga BBM subsidi dinaikkan”, kata Fahmy.
ia pun berpendapat bahwa pemerintah harus menurunkan subsidi BBM dengan tepat sasaran dengan cara mengatasi dulu yang jadu salah sasaran melalui pembatasan.
“Mestinya atasi dulu salah sasaran melalui pembatasan. Jangan cari solusi gampang tanpa berkeringat”, katanya.
Masih dalam keterangannya, jika Peraturan Presiden tentang pembatasan BBM subsidi terjadi penandatanganan besok, kemungkinan 60% kuota Pertalite bisa terselamatkan, namun hal itu ternilai sulit terlaksana karena ia curiga pengguna Solar Industri bermain Via Oligarki, karenanya Pemerintah sudah seharusnya menaikan harga subsidi bukan membatasi.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menjelaskan bahwa langkah Pemerintah itu memang perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan Negara, namun bahasanya saja yang kurang tepat.
“Bahasanya bukan kenaikan, tapi lebih kepada mengurangi beban subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada badan usaha, saya kira hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan negara,” jelas mamit.
Ia juga memastikan jika saja Negara tidak bisa mengurangi subsidi maka keuangan Negara akan semakin berat.
“Penambahan kuota untuk Pertalite kurang lebih lima juta kiloliter dan solar subsidi kurang lebih 1,5 juta kiloliter, dengan adanya pengurangan beban subsidi ini, maka bisa dipastikan akan sangat membantu keuangan negara,” beber Direktur.
Masih dalam penjelasannya, pemerintah disarankan untuk tidak sembarang menguarkan anggaran APBN karena itu bisa terfungsikan ke sektor lain yang membutuhkan, misalnya Pendidikan dan Kesehatan demi kemajuan besar Indonesia.
“Itu kalau kita bisa melakukan penghematan Rp 100 triliun. Bayangkan kalau kita bisa menghemat lebih besar lagi. Jadi, menurut saya lebih baik untuk hal produktif dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutup Direktur Eksekutif Energy Watch. (als)
