BHARATANEWS.ID | BOGOR – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor menggelar rapat bersama DPRD Kota Bogor. Serta termasuk unsur pimpinan DPRD Kota Bogor dan ketua fraksi-fraksi, Rabu (27/7/2022) di Gedung DPRD Kota Bogor.
Beragendakan konsultasi dan koordinasi terkait penetapan status konflik sosial yang terjadi akibat adanya pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) di Kecamatan Bogor Utara.
Dari hasil rapat koordinasi dan konsultasi, Wali Kota Bogor, Bima Arya menjelaskan mengambil langkah untuk penetapan status konflik sosial. Merujuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 serta hasil pemantauan di lapangan yang menunjukkan adanya potensi konflik sosial yang besar.
“Forkopimda atas persetujuan DPRD, menyepakati, menetapkan status konflik di lokasi tersebut, sehingga forkopimda melakukan langkah-langkah yang terukur di sana untuk menghentikan semua kegiatan dan mengikhtiarkan terjadinya islah, musyawarah untuk mufakat,” jelas Bima Arya.
Sambung Bima, ia menerangkan bahwa penetapan ini di ambil untuk melakukan intervensi secara fisik demi memperbaiki tanggul yang ada di sekitaran pembangunan masjid, karena di nilai rawan longsor.
“Ini adalah untuk keselamatan warga di sana. Sesegera mungkin kami akan turun di sana untuk menghentikan aktivitas di sana, dan memberi kesempatan pada dinas PUPR untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sambil tentunya kami mengupayakan mediasi dengan semua yang ada. Tentu kami ingin agar persoalan ini selesai, warga bisa menerima pihaknya juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan warga,” jelasnya.
Forkopimda Sepakat Menetapkan Status Konflik
Senada, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto memberikan persetujuan kepada Wali Kota Bogor untuk melakukan langkah penanganan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
“Pada intinya kami memberikan persetujuan kepada Wali Kota Bogor untuk melakukan langkah sebagaimana yang telah diatur didalam UU nomor 7 tahun 2012, agar utamanya mencegah terjadinya konflik sosial, bahkan konflik fisik. Karena ini yang tidak kita harapkan,” ujar Atang.
Dengan adanya status konflik sosial ini, pria yang akrab disapa Kang Atang berharap adanya titik terang untuk menyelesaikan masalah melalui proses musyawarah dan mediasi, sehingga tercapainya mufakat.
“Kami mempercayakan kepada pak Wali Kota dan jajaran forkopimda lain. Bahwa tentu berdasarkan informasi di lapangan bisa menganalisa situasi serta langkah apa yang perlu dilakukan,” ungkap Atang.
“Yang terpenting tidak terpecah konflik sosial dan konflik fisik. Kita adakan satu jeda untuk mediasi dan musyawarah sehingga terjadi islah, pembangunan bisa terlaksana dan di manfaatkan bersama-sama,” tutur Atang.
Menambahkan, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa akan ada pengamanan bersifat netral di sekitaran lokasi selama status konflik sosial berlaku selama 90 hari ke depan.
Ia pun menekankan bahwa dengan adanya penetapan status konflik sosial ini, memiliki tujuan untuk melakukan musyawarah dan mufakat.
“Jadi ini bukan untuk menghentikan kegiatan untuk tidak membangun masjid tersebut, tetapi dalam rangka musyawarah dan mufakat sehingga tidak terjadi disinformasi di masyarakat. Justru ini adalah awal 90 hari ke depan kami akan berusaha melakukan upaya rekonsiliasi bagi kedua belah pihak,” tegasnya.
