BHARATANEWS.ID | BOGOR – Akhir-akhir ini gandrungnya kasus persengketaan tanah yang menyerempet kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor beberapa waktu kebelakang yaitu dalah satunya kasus kisruhnya sengketa tanah yang diduduki oleh Rocky Gerung bersama masyarakat Bojong Koneng, beradu kuat melawan Sentul City.
Sehingga sangat terlihat dengan jelas bahwa tidak adanya kepastian dan kejelasan mengenai status tanah tersebut. Hal ini bukan barang baru lagi terjadi di Negeri ini. Banyak sudah korban berjatuhan karena aksi para oknum pemain tanah yang di ruang publik lebih akrab disebut Mafia Tanah.
“Harus ada Paradigma baru di tubuh Kementerian ATR/BPN. Tentunya makin lama makin keropos, karena terjadi pembiaran oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait, termasuk masyarakat di lingkungan tanah yang bersangkutan itu sendiri.” Jelas Rully ketika berpendapat tentang kasus tanah yang sedang marak tersebut.
Rully menegaskan, bahwa terjadinya kasus-kasus mafia pertanahan terjadi karena adanya kegiatan yang mutualistis antara para pemangku kebijakan, pelaksana pemerintahan, penegak hukum, serta para mafia yang sudah memiliki setting negatif dalam profesi kesehariannya. Ditambah lagi perilaku masyarakat yang terbentuk karena perjalanan panjang sejarah pertanahan yang penuh dengan intrik dan memiliki kompleksitas tinggi, sehingga ikut berperan serta dalam sistem per-mafiaan tanah di negeri ini.
“Masyarakat kita pun akhirnya terbiasa dengan cara-cara yang tidak sehat, sehingga pola-pola transaksional diluar sistem sudah mentradisi.” Ujar Rully yang dikenal sebagai pemerhati budaya dan teknologi.
Menurut Rully, ruang lingkup kerja di Kementerian ATR/BPN dan turunannya merupakan “lahan subur” untuk mengolah rupiah. Mengingat kondisi yang mendarah daging ini, sebaiknya dibuat sebuah sistem terintegrasi secara digital yang mampu memberikan benefit kepada karyawan ATR/BPN ketika mereka bekerja dengan baik sebagai reward, namun sistem tersebut akan berbalik menjadi sebuah punishment ketika mereka melakukan wanprestasi.
“Tentunya teknologi terkini dan kemampuan anak bangsa sudah bisa dianggap mumpuni dalam menangani hal ini, sehingga jika Kementerian ATR/BPN membangun sebuah paradigma baru yang transparan, cerdas dan ramah terhadap masyarakat, maka persoalan tanah yang melilit negeri ini sebagai pemicu berbagai bentuk konflik sosial akan terurai sedikit demi sedikit, dan kelak akan meminimalisir kebocoran pemasukan negara lewat alur transaksional diluar sistem dan prosedur.” Tutup Rully mengakhiri wawancara. (Red)
