BHARATANEWS.ID | BOGOR – Masa sidang pertama tahun 2021-2022 dibuka dengan agenda reses yang dijalankan oleh seluruh anggota DPRD Kota Bogor pada 6-8 September 2021. Selama 3 hari reses, Anggota DPRD Kota Bogor banyak mendapat curhatan dari warga.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menjelaskan bahwa reses merupakan salah satu instrumen DPRD menjalankan tugas dan kewajiban sekaligus mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.
“Reses ini menjadi salah satu sarana bagi DPRD Kota Bogor untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka memantau perkembangan situasi di lapangan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan tentu juga untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program pembangunan berjalan secara baik atau tidak,” jelas Atang.
Selama masa reses, politisi PKS ini mengungkapkan bahwa DPRD menampung banyak curhatan dari warga. Masalah ekonomi selama pandemi Covid-19 menjadi aduan paling banyak. Selain itu, banyak juga aduan terkait tunggakan BPJS, rumah tidak layak huni, tertahannya ijazah sekolah, jalan rusak, saluran air banjir, tanggul kali yang rusak, tidak adanya lampu jalan, sertifikat PTSL yang belum selesai, bansos yang tidak tepat sasaran, hingga masalah program pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat.
Ribuan Aspirasi Warga Pada Masa Sidang III Tahun 2020-2021 DPRD Kota Bogor sendiri telah menerima ribuan permohonan dan aspirasi yang disampaikan warga kepada DPRD pada Masa Sidang Ketiga Tahun 2020-201. Baik secara langsung pada saat anggota DPRD tatap muka dengan konsituen pada masa reses maupun melalui pertemuan-pertemuan lainnya. Laporan penerimaan aspirasi tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua 3, Eka Wardhana saat penutupan Masa Sidang III.
“Ada 1.477 lebih permohonan aspirasi warga yang terbagi ke dalam 5 (lima) Dapil di Kota Bogor. Semoga ribuan aspirasi dan curhatan warga tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan Dinas terkait”, jelas Eka.
Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Timur ada 193 permohonan, terdiri dari 47 permohonan perbaikan saluran air, 41 permohonan perbaikan jalan, 45 permohonan pembangunan infrastruktur, 9 permohonan perbaikan rumah tidak layah huni (RTLH) dan 51 permohonan lain-lain. Kecamatan Bogor Utara sebanyak 173 permohonan, terdiri dari 38 permohonan perbaikan saluran air, 44 permohonan perbaikan jalan, 39 permohonan pembangunan infrastruktur, 7 permohonan perbaikan RLTH dan 45 permohonan lain-lain.
Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 198 permohonan, terdiri dari 48 permohonan perbaikan saluran air, 32 permohonan perbaikan jalan, 37 permohonan pembangunan infrastruktur, 15 permohonan perbaikan RLTH dan 66 permohonan lain-lain. Sedangkan Kecamatan Bogor Barat sebanyak 642 permohonan terdiri dari 74 permohonan perbaikan saluran air, 44 permohonan perbaikan jalan, 55 permohonan pembangunan infrastruktur, 445 permohonan perbaikan RTLH dan 24 permohonan lain-lain.
Terakhir, Kecamatan Tanah Sareal tercatat ada sebanyak 271 permohonan, terdiri dari 59 permohonan perbaikan salauran air, 59 permohonan perbaikan jalan, 70 permohonan pembangunan infrastruktur, 53 permohonan perbaikan RTLH dan 30 permohonan lain-lain.
Kota Bogor Menuju Herd Immunity DPRD Dukung Penuh Vaksinasi
Capaian vaksinasi Kota Bogor saat ini menempati posisi kedua se-Jawa Barat, dengan catatan 657.349 warga sudah mendapatkan vaksin pertama atau 80,22 persen per Minggu (26/9). Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto pun menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang sudah mensukseskan program vaksinasi di Kota Bogor.
Dengan capaian baik yang sudah ditorehkan Kota Bogor sejauh ini, Atang optimis bahwa target capaian sasaran 819.444 orang bisa tercapai di akhir tahun ini. “Kepada semua warga yang sudah mau divaksin. Kepada semua nakes yang sudah bertugas. Kepada Walikota dan jajaran Pemkot, Korem, Kodim, Polresta Bogor Kota, Kejaksaan, Anggota DPRD, dan semua stakeholder yang sudah mensukseskan program vaksinasi, saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Atang.
Khusus untuk DPRD Kota Bogor sendiri selama setahun terakhir ini turut berperan aktif dalam program vaksinasi yang dilakukan Pemerintah. Mulai dari dijadikannya gedung DPRD sebagai sentra vaksinasi bersama Polresta Bogor, pengerahan warga dan konstituen ke sentra vaksinasi, edukasi untuk semangat vaksinasi, pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang diinisiasi oleh anggota dewan, hingga kebijakan anggaran dan pengawasan pelaksanaan vaksinasi.
Dari sisi anggaran, di akhir November 2020 sudah dimasukkan anggaran untuk kegiatan vaksinasi di APBD 2021, termasuk anggaran tambahan untuk penanganan kesehatan di perubahan APBD 2021. “Semua upaya telah dan akan terus dilakukan. DPRD dukung penuh program vaksinasi. Insya Allah dengan sinergi dan kolaborasi, kita optimis pencapaian target vaksinasi agar ikhtiar menuju herd immunity bisa tercapai di akhir tahun nanti,” pungkasnya. (ADV)
