BHARATANEWS.ID | BOGOR – Agenda Wajib IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Kota Bogor, dalam menggelar Musyawarahkan Kota (muskot) tinggal menghitung hari, salah satunya diadakan pesta demokrasi dalam Pemilihan Ketua IPSI Kota Bogor yang akan diselengarakan tanggal 12 Juni 2021.
Menurut informasi, ada beberapa kandidat yang dijagokan untuk menggantikan kepemimpinan saat ini. Dari kabar yang mencuat dipermukaan terdapat satu bakal calon kuat dengan kemungkinan akan menggantikan kepemimpinan Organisasi para Pesilat di Kota Hujan.
Baca juga : Yakin Ketua IPSI Kota Bogor Akan Teregenerasi, Para Sesepuh dan Ketua Perguruan Menginginkan Reformasi
Terkait pesta demokrasi mendatang, dalam rangka menentukan kepengurusan IPSI periode 2021 – 2025. Para fungsionaris IPSI periode 2017 – 2021 membuat keputusan pembentukan SC – OC sebagai divisi yang menangani tentang mekanisme pemilihan ketua IPSI yang baru (panitia).
Diawali Hasil sidang pleno IPSI tertanggal 24 April 2021 yang lalu, bahwa telah ditunjuk tim penjaringan dan penyaringan bakal calon Ketua IPSI dan hal itu merupakan hak preogratif Ketua, hal tersebut dikatakan Sekretaris OC Dwi Hartanto Joko Purnomo kepada awak media saat acara halal bihalal dan HUT IPSI ke 73 di gedung KONI Kota Bogor, Sabtu (22/5/2021). Lalu.
Saat disinggung, apakah mekanisme pleno sudah sesuai dengan AD/ART, karena tidak menyertakan para peserta yang lain ?, Sekretaris OC Dwi Hartanto Joko Purnomo memaparkan.
” Yang dikatakan pleno untuk membuat keputusan hak preogratifnya dia (kepengurusan), dan sudah dikoordinasikan dengan pengurus yang lain, jadi pleno itu bukan hasil pleno keseluruhan kegiatan, tapi nanti akan sampaikan pada kegiatan Muskot, makanya ada jeda waktu 30 hari untuk memberikan informasi tersebut keseluruh perguruan silat yang ada di Kota Bogor, dan sudah dimulai dari H-30 sampai H+12, ” terang Dwi Hartanto Joko Purnomo
“Karena pleno itu Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh ketua, wakil ketua 1 dan 2, Sekretaris dan bendahara,” timpal Firman Hidayat selaku Humas.
“Hal itu normatif – normatif saja, tapi ketika kita sebagai pengurus IPSI, membentuk kepengurusan SC – OC yang netral, karena tidak boleh ada intervensi dari ketua, dan pembentukan SC – OC itu kewenangan pengurus IPSI ” tambah Firman.
Baca juga : Mengonter Pendapat Sesepuh dan Ketua PS CBI, Reaksi Sekum IPSI Kota Bogor : “Terlalu Subjektif”
Karena ketika Muskot berlangsung nanti ada sidang pertama, kedua dan ketiga, baru diplenokan dari hasil keseluruhan pada 12 Juni nanti ” lanjut Humas,
” Yang diundang pada Muskot IPSI adalah perwakilan dari masing – masing PS, dan perwakilan peninjau, sementara agar acara Muskot dapat berjalan sesuai harapan, yang akan memimpin sidang nanti kita datangkan dua orang dari Depok. Ini demi menjaga netralitas persidangan” ucapnya lagi dengan penuh harap firman nantinya akan dapat terpilih dari yang baik menghasilkan yang terbaik
Menanggapi hal itu, Sayyed Ismail bin Zakarian Al-Jufrie Al-Husein Ketua Umum Perguruan Maung Panca Padjadjaran kepada Kantor Berita Bharatanews.id menyampaikan beberapa kejanggalan surat-surat yang diberikan kepada setiap perguruan dan berkaitan akan keberlangsungan Muskot IPSI cabang Kota Bogor mendatang.
“Kalo Muskot IPSI yang punya regulasi kan IPSI. Dia berjalan saja tapi aturan-aturan yang dibuat oleh IPSI seperti ini surat apa? surat keputusan yang sebetulnya untuk apa? Untuk kepengurusan SC-OC. Kok begini? tapi disini surat-surat yang saya baca di surat-surat verifikasi ini sebetulnya ini tentang pengukuhan perguruan pencak silat bukan tentang panitia muskot, harusnya tentang panitia muskot, bukan pengukuhan, ini pengukuhan”.ujarnya dengan penuh tanya.
Masih mengenai SK (Surat Keputusan), dirinya menilai surat keputusan tersebut Copy Paste (saduran), dan menyarankan untuk diperbaiki.
” Harusnya dirubah ini surat, kalau saya lihat ini surat copy paste. Bahkan didalam ini didalam lembaran kedua memutuskan. Nah ini, saya tidak melihat bakal calon bakal calon termasuk calon yang diusung tidak ada disini itu, Saya juga bingung nih yang terakhir lembaran ketiga tembusannya sampai arsip harusnya sampai Pemprov”. Ujar Ki Mail yang kerap disapa.
Terkait Muskot mendatang, Ki Mail menyayangkan biaya yang dibebankan kepada para calon ketua dalam berlangsungnya pesta demokrasi Muskot IPSI Kota Bogor.
” Emangnya ini ada di AD/ART nih?, bersedia menanggung bersama-sama biaya Muskot. Tanggung jawab IPSI atuh” Pungkasnya.(Red)
