BHARATANEWS.ID|LEBAK – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3-TGAI) Daerah Irigasi (DI) Bojongsari yang berlokasi di Kampung Bojongsari, Desa Cimenga, Kecamatan Cijaku, diduga asal-asalan pengerjaannya, pasalnya beberapa material barang seperti batu dan pasangan bangunan irigasi diduga tidak sesuai spesifikasi dan RAB.
Aktivis Baksel, Bucek menuturkan saat dirinya terjun ke lapangan memantau pekerjaan proyek, banyak yang dirasakan ganjil baik material maupun pengerjaan bangunan.
“Waktu kami meninjau pekerjaan proyek tersebut dilokasi ada beberapa catatan, material batu yang digunakan diduga tidak sesuai dengan RAB, hal ini dikarenakan batu yang digunakan memakai batu sekitar lokasi pekerjaan yang tidak jelas harga dan kualitasnya. Kedua pasangan bangunan diduga asal-asalan pengerjaannya, selain terlambat, diduga keras tidak sesuai spesifikasi dan RAB, anggarannya itu sampai ratusan juta,” ujarnya.
Meskipun demikian, Bucek mengapresiasi dan mengkritisi P3-TGAI, sebagai program yang sampai ke pelosok-pelosok daerah areal persawahan.
“Kami sebenarnya apresiasi pada program tersebut, hal ini dikarenakan program yang bersumber dari pusat APBN ini sampai ke daerah-daerah pelosok persawahan yang sangat terpencil, namun jangan sampai karena hal tersebut, terjadi pembangunan asal-asalan yang dikarenakan lokasi program terpencil dan amat susah dijangkau, sehingga pengawasan program berkurang,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi di lokasi, Rohman ketua P3A Desa Cimenga sebagai pelaksana program tersebut mengakui keterlambatan pengerjaan proyek bangunan P3-TGAI.
“Memang ini kerjaan agak terlambat, tadinya karena komunikasi dengan pihak progam serta Kades tidak jelas, adapun material batu memang separuh digunakan dari lokasi sekitar sini, repot ngangkut materialnya kang, pasir saja kalau kesini harganya bisa 2 sampai 3 lipat, setelah turun dijalan, dari jalan pun diangkut lagi ke lokasi,” terangnya.
Dari informasi yang dihimpun, proyek P3-TGAI merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen SDA BBWSC dengan biaya Rp 195 juta per titik, dari sumber anggaran APBN yang tersebar di puluhan Lokasi di Kabupaten Lebak. (sandi)
