Beranda Berita Utama GPM Kota Kendari Khawatir Demokrasi Di Sultra Sudah Tidak Berdansa Lagi

GPM Kota Kendari Khawatir Demokrasi Di Sultra Sudah Tidak Berdansa Lagi

289
0
BERBAGI

BHARATANEWS.ID|KENDARI –Mencium adanya interfensi untuk menghentikan gerakan mahasiswa yang menuntut Kapolres Kendari harus dicopot, La Ode Muhammad Safaat selaku Ketua Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Kendari angkat bicara.

Saat di jumpai di salah satu warung kopi, pemuda yang akrab disapa Faat ini mengungkapkan bahwa tindakan tersebut sangat mencedrai nilai – nilai berdemokrasi, Kamis (14/3/2019).

“Orang menyampaikan pendapat itu dilundingi oleh konstitusi, dan Undang – Undang turunannya mengatur itu semua. Bahkan dalam Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia sangat jelas, Pasal 19 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat” Ujarnya.

Semua bermula ketika demonstrasi yang berlangsung di Kantor Gubernur berujung bentrok dan mengakibatkat belasan korban luka – luka.

“Percaya saya, pembubaran masa aksi pada gerakan pertama dan gerakan kedua merupakan by design. Saya melihat, ini semua ada kaitannya dengan pengalihan isu, bahkan saya melihat ada yang lebih menarik. Semula, mahasiswa fokus pada pencabutan IUP di Wawonii, dan sekarang fokus pada tindakan represif” Jelasnya.

“Lepas demonstrasi yang berlangsung senin kemarin, yakin dan percaya akan ada dualisme di kelompok pendemo, bahkan akan ada kelompok baru, dan kemungkinan akan ada gaya interfensi yang menarik. Bahkan sebelumnya juga saya sudah sampaikan, kalau persoalan ini terus di biarkan, hanya akan ada dua kemungkinan, siapa yang harus dikorbankan. Dan kalaupun ini terus berlanjut, akan tetap ada korban, karena dalam setiap pertarungan harus ada korban” Ungkapnya.

Faat melihat, dengan adanya penangkapan belasan pendemo akan menimbulkan ketakukan baru bagi para aktivis untuk meluapkan buah pemikirannya.

“Pemikiran itu bukan untuk dikekang, tapi mesti di mesti di brif agar mekar. Kalau keadaanya sudah seperti ini, maka demokrasi kita sudah tidak berdansa lagi.” Imbuhnya.

Terakhir Faat menambahkan, persoalan IUP mesti di tuntaskan, persoalan pemukulan harus terus dikawal, karena ini persoalan nama baik. Dan dia berharap, Sultra tetap aman, damai, dan sejahtera. (Red|den)