Beranda Berita Utama Supervisi, Cara Jitu Bawaslu Majalengka Cegah PSU Dalam Pemilu 2019

Supervisi, Cara Jitu Bawaslu Majalengka Cegah PSU Dalam Pemilu 2019

250
0
BERBAGI

BHARATANEWS.ID|MAJALENGKA – Untuk mengantisipasi terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang. Bawaslu Kabupaten Majalengka menggelar supervisi ke tiap-tiap Panwaslu kecamatan.

Kali ini pelaksanaan supervisi tersebut dilaksanakan di Panwaslu kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

“Peran pengawas TPS sangat vital untuk mencegah terjadinya PSU,” ungkap Komisioner Bawaslu Kabupaten Majalengka, Abdul Rosyid kepada Bharatanews.id, Kamis (7/3/2019).

Menurutnya sebagaimana diketahui salah satu peristiwa yang di khawatirkan terjadi dalam tahapan Pemilu adalah adanya pelanggaran yang mengakibatkan harus diulangnya tahapan pemungutan suara.

Dijelaskannya, Undang-undang Pemilu menuntut harus adanya PSU apabila terjadi pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

” Kejadian ini dimungkinkan terjadi ketika kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap regulasi perundang-undangan yang ada, apapun alasannya jika bertentangan dengan regulasi itu merupakan indikasi pelanggaran dan harus di tindaklanjuti oleh para pengawas di tingkatannya masing-masing,” paparnya.

Diimbuhkannya, Pengawas TPS selaku pengawas ujung tombak yang harus ada dalam tahapan pungut hitung dan memastikan pergerakan kotak suara dari PPS ke TPS dan kemudian dari TPS ke PPS seteleh dilaksanakan pungut hitung, harus dibekali dengan pemahaman peraturan yang maksimal.

Hal senada dikatakan
Komisioner Panwaslu Kecamatan Leuwimunding, Firman Saefatullah, peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan oleh para pengawas di masing-masing tingkatan itu mutlak dilaksanakan, baik melalui Bimtek yang sudah teragendakan maupun melalui forum-forum diskusi.

Hal ini dimaksudkan sebagain bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pengawas pemilu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu dari tingkatan yang paling bawah yakni di TPS sampai ke yang paling atas.

Lebih lanjut firman menjelaskan, tentang titik rawan terjadinya pelanggaran yang menyebabkan PSU adalah distribusi kotak suara baik sebelum maupun sesudah tahapan pungut hitung dilaksanakan.

” Ketika sudah dijadwalkan distribusi logistik terutama kotak suara dan isi di dalamnya, maka pada waktu itu pula tidak ada ceritanya kotak suara yang tidak bertuan. Maksudnya pergerakan kotak suara harus ada yang bertanggung jawab dan harus pula ada yang mengawasi dari pengawas dan pengamanan dari pihak keamanan,” pungkasnya. (Nano)