Beranda Berita Utama Jurnalis Demo Polda Sultra Terkait Pelaporan Dua Wartawan Kepolisi Oleh Caleg PAN

Jurnalis Demo Polda Sultra Terkait Pelaporan Dua Wartawan Kepolisi Oleh Caleg PAN

300
0
BERBAGI

BHARATANEWS.ID | KENDARI – Puluhan wartawan di Kota Kendari yang tergabung dalam Aliansi Pro Kemerdekaan Pers Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Sultra pada Rabu 20 Februari 2019 pagi.

Aksi ini dilakukan, merespon pelaporan dua wartawan ke polisi, oleh Andi Tendri Awaru, calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Kendari-Kendari Barat, ke Polda Sultra pada 8 Januari 2019, dengan nomor Laporan: R/LI-01/I/2019/Ditreskrimsus Polda Sultra dengan dugaan melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sesuai dengan UU ITE.

Kedua jurnalis ini yakni Fadli Aksar (detiksultra.com) dan Wiwid Abid Abadi (okesultra.com). Laporan itu terjadi setelah Fadli Aksar dan Wiwid Abid Abadi memuat berita terkait laporan warga terhadap Andi Tendri Awaru ke Polda Sultra mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan administrasi kependudukan.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, Zainal Ishak menyesalkan pihak Penyidik Polda Sultra yang dinilainya terburu-buru menggunakan UU ITE dalam menyikapi sengketa pers.

Dilansir melalui mediakendari.com Zainal mengatakan, penyidik telah melangkahi MoU antara Polri dan Dewan Pers yang salah satu poinnya bahwa, Polri apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengadu ke pihak satu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

“Ini terasa janggal. Penyidik telah lalai dalam menggunakan UU ITE dan penyidik sudah mengangkangi keputusan atasannya sendiri,” tegas Zainal

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhardt menerangkan, dalam menyikapi hal tersebut pihaknya akan mengevaluasi kinerja penyidik. Ia juga mengharapkan agar terlapor dapat menggunakan hak tolak yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

“Hari ini juga saya sendiri yang akan evaluasi kinerja penyidik. Kita juga sudah koordinasi dengan penyidik terkait MoU antara Polri dan Dewan Pers,” janji Harry kepada puluhan wartawan yang melakukan aksi. (Red)