Ada apa, Dengan Pembangunan RKB SDN. 2 Cipetir

5051
0
SHARE

BHARATANEWS | BOGOR – Dengan dilaksanakannya pembangunan ruang kelas baru (RKB) SDN 2 Cipetir Desa Tugu jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Ada dugaan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak transparan.(01/11/18)

Berdasarkan informasi ketua komite sekolah SDN 2 Cipetir M. Syarif Hidayat yang akrab di panggil Syarif mengatakan, ” Bahwa pembangunan RKB yang dilaksanakan oleh pihak sekolah tidak melalui musyawarah pembentukan panitia pembangunan,” ujarnya. Dan Syarif selaku ketua komite sekolah tidak dilibatkan dalam hal kepanitiaan.

Saat ditemui di lokasi pembangunan RKB oleh awak media Bharatanews di dapatkan Pipin Aripin sedang melakukan pekerjaan pembangunan.

Saat di mintai keterangan yang berkaitan dengan pembangunan RKB, Pipin Aripin mengatakan, “Begini kalau cari uang harus kerja. Dan panitia pembangunan sudah di bentuk dan langsung di print dari komputer yang ada di sekolah.
Adapun susunan kepanitian pembangunan terdiri dari, Penanggung jawab : Pipin Aripin Spd (Kepala Sekolah), Ketua Pelaksana Kabul Zaenal Abidin Spdi (Dewan Guru), Sekertaris : Usep Z.A Spdi. (Dewan Guru), Bendahara : I. E Maryani Maryamah Spd (Dewan Guru), Dan Anggota
M. Syarif Hidayat (Komite), Rumini Spd. (Dewan Guru), Siti Aminah Spd (Dewan Guru), Sri Wanda Spd (Dewan Guru), Devi Arfiani M Spd. (Dewan Guru), Rohilah Yuhahidayati Spdi ( Dewan Guru), dan Rohmat Hidayat (Dewan Guru).

Dari jumlah kepanitian pembangunan sebanyak 11 orang. 10 dari unsur sekolah dan 1 dari unsur komite sekolah. Dan sangat ironis peryataan Pipin Aripin yang mengatakan kalau ada yang tanya atau media menanyakan pembangunan RKB silahkan langsung menghadap kepala desa dan kepala desa yang akan menjelaskan. Paparnya (15/10/18)

Ditempat yang terpisah Sugandi Sigit selaku kepala desa tugu jaya saat ditemui mengatakan, ” Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SDN 2 Cipetir diatas tanah Hibah dari salah satu warga yang menghibahkannya, untuk penambahan ruang kelas.
Setelah di hibahkan pihak sekolah yang pada saat itu kepala sekolah Zulfikar (terdahulu). Dirinya mengajukan proposal bersama komite sekolah dan kepala desa untuk mengajukan anggaran penambahan ruang kelas baru.
Setelah anggaran penambahan ruang kelas baru ( RKB) turun dengan total anggaran 175.771.300 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pengerjaannya swakelola,” katanya.

Saat di tanya tentang pernyataan Pipin arifin yang menyatakan kalau ada yang tanya atau media menanyakan pembangunan RKB harus menghadap kepala desa nanti kepala desa yang menjelaskan.

Sugandi Sigit mengatakan, ” Itu semua tanggung jawab kepala sekolah dan tidak ada kaitan dengan pemerintahan desa.
Anggaran yang turun untuk pembangunan RKB tidak melalui pemerintahan desa jadi semua ini menjadi tanggung jawab Pipin Aripin sebagai kepala sekolah,” Paparnya (15/10/18)

Dari keterangan diatas dan hasil pengamatan, kepala sekolah tidak menjalankan prosedur sebagaiman yang di tetapkan oleh Perpres 05 Tahun 2018 Lampiran 1 yang menyatakan kepanitiaan pembangunan sekolah terdiri dari:
Penanggung Jawab Kepala sekolah
Ketua Guru tetap
Sekertaris unsur masyarakat
Bendahara Guru
Penanggung jawab tehnis unsur masyarakat yang mengerti tentang bangunan.
Kepanitian yang di bentuk hanya sepihak dan tidak melibatkan unsur masyarakat dan komite sekolah.
Untuk penanggung jawab tehnis langsung ditangani langsung oleh kepala sekolah.
Dengan tidak dilaksanakannya apa yang menjadi aturan tentu akan menjadi pertanyaan besar tentang penggunaan anggaran pembangunan ruang kelas baru yang di tangani langsung kepala sekolah SDN 2 Cipetir desa tugu jaya kecamatan Cigombong.
Keterangan yang disampaikan Pipin Aripin selaku kepala sekolah dan Sarif selaku ketua komite sekolah bertolak belakang dan tidak ada kesesuaian.

Berdasarkan UU 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, tugas Utama guru adalah memdidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan tidak terlibat langsung dalam penanganan sekolah. Sedangkan Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, dan salah satu tugas komite sekolah adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. (Bcr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here