Warga dan Mahasiswa Desak Bawaslu dan KPU RI Sikapi Kejahatan Pilkada di Kabupaten Bogor

19
0

BHARATANEWS | JAKARTA  – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Bogor untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018-2023 patut menjadi perhatian bersama masyarakat dan pemerintah. Hajat demokrasi rakyat yang seharusnya menghasilkan pemilu yang bersih dan berkualitas diduga tercoreng oleh oknum penyelenggara pemilu.

Lantaran ada yang tidak beres dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bogor, masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pilkada Bersih (FPB) menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jalan MH Thamrin dan KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Dalam rilis aksinya, FPB menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Bogor diduga tidak netral karena telah mengakui bahwa terdapat penambahan jumlah pemilih sehingga Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bertambah di 40 kecamatan. Padahal, berdasarkan kesepakatan dan penetapan resmi KPU, DPTb hanya ada di 13 kecamatan. Akibatnya suara pemilih menggelembung menjadi 70 ribuan.

Selain itu, data perolehan suara di 27 kecamatan telah diubah di luar rapat resmi penghitungan suara (pleno). Sementara, meski diketahui oleh Panwaslu Kabupaten Bogor, akan tetapi Panwaslu tidak mengambil langkah dan tindakan apapun.

“Kasus DPTb ini diakui sendiri oleh KPU dan ini merugikan semua pasangan calon, makanya saksi pasangan calon nomor 3, 4, dan 5 melakukan protes,” ujar korlap aksi FPB, Reza.

Reza juga mengungkapkan, ketidakberesan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bogor terjadi sejak paslon ditetapkan hingga usai pencoblosan. “Oknum ASN dan Kepala Desa banyak yang tidak netral dan berpihak kepada salah satu paslon. Belum lagi politik uang selama Pilkada bertebaran di mana-mana. Kami memiliki bukti-buktinya, baik bentuk foto, video, dan kesaksian masyarakat. Akan tetapi anehnya, Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai berbagai pelanggaran tersebut. Ada apa ini,” tegasnya.

“Kami masyarakat Kabupaten Bogor yang merasa didzolimi hanya bermohon dan meminta Bawaslu RI maupun KPU RI tidak hanya mendengar akan tetapi mengambil langkah dan sikap tegas dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Sementara itu, saat menerima perwakilan pengunjukrasa, Alul selaku
Staf Temuan Pusat Pelaporan Pelanggaran Bawaslu, menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan mahasiswa mengenai adanya dugaan kecurangan dalam Pilkada Kabupaten Bogor.

“Sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, batas waktu penyampaian laporan ke Panwaslu 7 hari setelah ditemukan perkara, yakni sejak tanggal 6 Juli 2018. Jadi pelaporan dalam kasus Pilkada Kabupaten Bogor ini belum kadaluarsa. Bawaslu akan memastikan ke Panwaslu Kabupaten Bogor mengenai pelaporan masyarakat ini,” katanya.

Alul juga mengemukakan, kasus dugaan menggelembungnya DPTb di Pilkada Kabupaten Bogor menjadi perhatian khusus Bawaslu. Sebab, selama ini baru ditemuka di Kabupaten Bogor.(Bcr)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here