BEBERAPA KALANGAN MINTA TINDAKAN TEGAS DISKUALIFIKASI PASLON YANG BERMASALAH DI KABUPATEN BOGOR

234
0

BHARATANEWS.ID |BOGOR – Beberapa dugaan tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh peserta-peserta pemilukada dari pasangan calon nomor urut 2 dan 3 kini semakin merebak.

Dari hasil pembicaraan Egi Sudjana dan kawan kawan dengan Ketua KPUD Kabupaten Bogor hari ini di kantor KPUD itu menyimpulkan bahwa peserta pemilukada dari paslon tersebut terindikasi telah melakukan tindak pidana.

Sebagaimana pembicaraan tersebut, Egi menyebutkan bahwa peserta dari paslon nomor urut 2 diduga lakukan penyerobotan sebidang tanah di wilayah Jonggol Kabupaten Bogor, Sedangkan peserta dari paslon nomor urut 3 diduga menggunakan ijazah palsu.

Penyerobotan tanah dan ijazah palsu itu katanya sudah menjadi perbicangan masyarakat luas sejak lama. Bahkan kasus tersebut katanya, telah dilaporkan ke Mapolres Bogor, namun hingga saat ini belum ada tinjak lanjutkan dari KPUD.

Oleh karena itu, masyarakat Bogor selaku kinsituen pilkada bertanya, “Ada apa yg terjadi sehingga kpud melakukan pembiaran terhadap kasus dugaan tindak pidana oleh paslon dimaksud”.

Lagi menurut Egi, KPUD terindikasi melanggar pasal 421 KUHP, karena telah lakukan pembiaran.

“Kedua paslon yang terindikasi melanggar hukum sebaiknya didiskualipikasi agar kpud tidak terkena pasal 241 KUHP”, sebutnya.

Peserta pemilukada dari Paslon nomor urut 3 yang diduga  gunakan ijazah Palsu telah beredar informasi nya di sosial media. Dan Jetua KPUD Kabupaten Bogor menyebut telah sampaikan hal itu ke provinsi.

Peserta pemilukada dari Paslon nomor urut 2 yang terduga lakukan Penyerobotan lahan rakyat sejauh ini belum dibicarakan ke provinsi.

menurut KPUD, pihaknya tak dapat lakukan pencekalan terhadap pasangan calon peserta pemilukada jika tak ada putusan pengadilan.

Lagi menurut KPUD, pihaknya telah lakukan penelusuran terkait semua informasi. Kesimpulannya adalah 10 orang (5 paslon) semua telah lengkap persyaratan. Kpud telah lakukan verifikasi dan mengeluarkan data sesuai tahapan.

Selanjut nya kpud berpendapat bahwa pihaknya tdk dapat lakukan pembatalan.

Menanggapi beredar nya informasi mengenai penggunaan ijazah palsu dan penyerobotan sebidang tanah oleh peserta pemilukada, Frans Samosir berpendapat bahwa hal tersebut dapat menggugurkan hak peserta apabila rakyat menggugat.

“Apabila benar telah menggunakan ijazah palsu, rakyat bisa menggugat demikian puka KPUD. Dan hal ini dapat menggugurkan hak peserta”, sebut Frans.

Lebih jauh aktivis anti korupsi itu mengatakan, “seperti halnya pilgubsu, salah satu paslon gagal maju karena terduga menggunakan ijazah palsu”.

Disisi lain Zainul Arifin Ketum LSM LAKI 45 mengatakan lembaga LASKAR ANTI KORUPSI PEJUANG 45, hanya meminta tindakan tegas tepat dan cerdas dari semua pihak KPU ,

“jangan sampai detik hari-hari terakhir ini semua pernyataan gamang, inti nya, kalaupun salah, bisa katakan bahwa itu salah, dan kalaupun itu benar coba itu katakan benar, tapi harus sesuai dengan putusan pengadilan” Terangnya kepada Bharatanews.id melalu aplikasi whatsapp.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here