Yudi Latif Mengundurkan Diri, Ketika Subsidi Gaji BPIP ditambah Menjadi 966 Miliar, Subsidi Rakyat diamputasi

41
0
SHARE

BHARATANEWS| JAKARTA – Untuk memenuhi Gaji, tunjangan, dana Operasional yang mahal dan tinggi buat BPIP, Mentari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung meminta tambahan anggaran  untuk tahun 2019 sebesar Rp.576.2 miliar. Penambahaan anggaran BPIP ini, memang Aneh, karena BPIP ini sampai sekarang tak jelas dimana kantornya.

Jadi pada tahun 2019, anggaran untuk BPIP akan berjumlah total sebesar Rp.966.4 miliar. Sedap dan Nikmat sekali, BPIP dalam mengerus keringat rakyat yang berasal dari pajak tersebut.

Disaat saat BPIP meminta tambahan anggaran, dan mendapat kritikan tajam dari publik karena mendapat penghasilan yang tinggi dan mahal. tiba tiba muncul  kabar tak sedap. Dimana kepala BPIP, Yudi Latif mengundurkan diri.

Dengan mengundurkan diri ini, Kami dari ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga CBA (Center Budget Analysist)  sangat apresiasi atas pengunduran diri Yudi Latif ini.

Kemungkinan, Yudi Latif sebagai aktor intelektual di lembaga BPIP tersebut ingin lembaga sehebat BPIP muncul ke publik bukan sebab Gaji dan Tunjangan yang mahal dan tinggi yang tak jelas kinerjanya. Apalagi saat ini, BPIP bukan lembaga yang dihormati publik, malahan  telah menjadi cemoohan atau perdebatan publik. Yang dibuktikan dengan munculnya jargon “saya Pancasila, Saya dapat Rp.100 juta”

Mundurnya Yudi Latif yang sedang menjabat ketua pelaksana BPIP di tengah usulan kenaikan anggaran yang begitu fantastis tersebut seperti praktik Satya Graha, dimana Satyagraha merupakan perlawanan terhadap kekuatan jiwa, kekuatan terhadap penguasa tirani.

Kembali kepada tambahan Anggaran sebesar Rp.576.2 miliar atau menjadi 966.492 Miliar. ALASKA menilai, penambahan anggaran untuk BPIP yang diusulkan oleh Pramono Anung tersebut sebagai bentuk pemerintahan yang tidak memikirkan nasib rakyat. Karena saat ini, rakyat masih terjerat persoalan sembako yang mahal, serta biaya listrik dan pajak yang semakin tinggi.

Penambahan anggaran BPIP ini seperti penambahan alokasi subsidi buat lembaga BPIP, agar pemerintahan Jokowi bisa memanjakan dan memewahkan para pejabat BPIP. Padahal Subsidi bagi kepentingan dan keperluan rakyat setiap tahunnya selalu diamputasi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here