Kasi Trantib Kecamatan Cigombong turun tangan mengatasi masalah Yayasan.

33
SHARE

BHARATANEWS | BOGOR – ┬áPembangunan Yayasan Al Marhamah yang berlokasi di kampung Pintu RT 01/09 Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong menuai masalah. Sutisna alias Bejer pemilik rumah yang terkena dampak pembangunan mengatakan, pembangunan Yayasan Al Marhamah menyusahkan kehidupan keluarganya. Rumah yang sekarang ini tidak dapat di huni hampir 3 minggu.Bejer sebagai pemilik rumah sudah melayang kan Surat penyataan yang di lengkapi bukti kepemilikan serta dokumentasi kerusakan tapi pihak Yayasan tidak menanggapi.

Selanjutnya Kepala Desa Ciburuy H. Iwan Sofwan Zaqqi lelah melayangkan Surat teguran dengan nomor Surat 140/V/2018 tertanggal 02 Mai 2018 yang di tembuskan kepada pihak Kecamatan Cigombong, BPD Desa Ciburuy, Babinkantibmas Desa Ciburuy serta Pengurus RT 01/09 Desa Ciburuy.
Surat tersebut mengatakan pihak Yayasan harus bertanggung jawab atas kerusakan rumah warga yang terkena dampak pembangunan Yayasan tersebut.
Kendati Surat yang di layangkan Kepala Desa Ciburuy sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Yayasan. (11/05/2018)

Kasi Trantib Kecamatan Cigombong Teguh saat meninjau lokasi mengatakan, akan memanggil pihak Yayasan dan para yang berkepentingan untuk memusyawarakan dan mencari Jalan keluar nya.
Teguh juga mengatakan Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai Mediasi terhadap permasalahan ini. Dan mempersilahkan kepada pihak untuk bermusyawarah. Kalau sudah terjadi kesepakatan salah satu pihak tidak menjalankan, pemerintah dengan otoritasnya melakukan tindakan.(16/05/2018).

Ditempat yang sama Jaelani sebagai penanggung jawab pembangunan Yayasan Al Marhamah, menyampaikan Pihak Yayasan akan bertanggung jawab atas kerusakan rumah sutisna alias bejer yang terkena dampak pembangunan Yayasan. Dan Jaelani juga mengatakan pernah memusyawarahkan kejadian dan telah terjadi kesepakatan. Saat di tanya tentang kesepakatan Jaelani tidak dapat membuktikan hasil kesepakatan tersebut.
Bharata News menanyakan tentang IMB (Izin mendirikan bangunan) Jaelani menjelaskan IMB pembangunan Yayasan dalam tahap pengurusan dan sampai saat ini belum selesai.

Dari keterangan diatas pihak Yayasan terkesan mengabaikan kerusakan rumah warga yang terkena dampak pembangunan. Dan pihak Yayasan juga melanggar prosedur tentang izin mendirikan bangunan. Pasalnya izin belum keluar tetapi pembangunan sudah berjalan. (Bcr)