DANA BOP RT, RW DAN LPM DI KELURAHAN MENTENG DIPOTONG PAJAK 6%, USMAR : “BOP MAH TIDAK KENA PAJAK ATUH”

20348
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Pembagian biaya operasional (BOP) yang diterima oleh setiap ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bukanlah honor atau gaji untuk para ketua RT/RW/LPM. Banyak pengurus tak tahu-menahu soal sumber dana BOP yang diterima adalah merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Anggaran BOP atau Biaya Operasional intensif yang di berikan kepada RT/RW/LPM digunakan untuk kegiatan kepengurusan RT/RW/LPM seperti kegiatan rapat rapat pengurus, kegiatan kerja bakti, kegiatan kebersihan, ketertiban dan lain lain yang dibutuhkan dalam oganisasi sehingga dapat mendorong semangat pengurus melaksanakan aktifitasnya dengan baik.

Beda halnya yang di alami oleh salah satu Ketua RT di Kelurahan Menteng Cecep (58), Cecep mengungkapkan bahwa dana BOP yang di dapatnya banyak mengalami pengurangan di akhir tahun 2017 hingga sekarang, sehingga Dana BOP yang diterimanya semakin kecil.

Menurutnya semua RT dan RW mengalami pemotongan pajak sebesar 6% perbulannya, bahkan ia menceritakah bahwa pernah terjadi saat pembagian BOP yang seharusnya mendapatkan dana BOP untuk 3 bulan,hanya di bayarkan 2 bulan saja.

“Jadi ga jelas itu, perjanjian 3 bulan malah Cuma untuk 2 bulan, janjinya bulan depan tapi malah ga pernah turun sampai habis tahun lagi”, ungkap cecep kepada bharatanews.

Cecep pun mengatakan Biaya Operasional dalam hal tersebut berfungsi agar membantu kinerja pejabat setempat untuk mengabdi kepada masyarakat tetapi banyak pemotongan-pemotongan yang di bebankan kepada tiap RT dan RW.

“Di dalam hati mah keberatan, dan sebetulnya ga terima, ya karena terpaksa adaaturan-aturan seperti itu, ya di ikuti saja”keluhnya.

Kami pun mencoba konfirmasi ke-beberapa RT dan RW sekitar kelurahan menteng. Bahwa fakta di lapangan mengungkapkan memang betul mereka mengalami hal yang serupa adanya pemotongan pajak 6% dari tiap-tiap pengambilan BOP yang diserahkan dari Sekertaris Lurah Nina di Kelurahan Menteng.

Menanggapi hal tersebut, Pupung Camat Kota Bogor Barat mengatakan, “Aturan pajak mah berlaku untuk semua atuh”, saat di tanya apakah hanya sebatas Se-Kecematan Bogor Barat atau Se-Kota Bogor melalui pesan di Whatsapp (30/4/18) kepada Bharatanews

Dalam kurun waktu tahun 2017 , besaran pembagian BOP kepada tiap-tiap RT/RW/LPM sebesar 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu perbulan dan terhitung sejak 1 Januari 2018 RT/RW/LPM di tiap-tiap kelurahan adalah 300 ribu untuk RT, 400 ribu untuk RW dan 500 ribu untuk LPM setiap bulannya dengan jumlah 4.515 orang se-Kota Bogor dengan rincian Ketua LPM 68 orang, ketua RW 794 orang dan ketua RT 3.653 orang.

Sekertaris lurah Menteng, Nina menerangakan kembali bahwa BOP mengalami kenaikan sebesar 100 ribu, yang dahulunya untuk RT 200 ribu dan untuk RW 300 ribu, untuk kelambagaan kemasyaratan itu di ikut sertakan di bpjs ketenagakerjaan sehingga BOP yang di terima tak luput dengan potong pajak 6% ditambah potong bpjs ketenaga kerjaan sebesar 16.800 rupiah.

Nina pun menegaskan aturan pajak yang di berlakukan, “Kan sekarang setor pajak Untuk pajak pns 5% dan untuk non pns kan 6% itu aturan dari pemerintah”tuturnya (23/4/18) kepada bharatanews di Kelurahan Menteng.

Hal Senada dinyatakan oleh Heru Sadewo selaku Lurah Menteng,Kecamatan Kota Bogor Barat. Ia sependapat dengan apa yang di utarakan oleh sekertarisnya perihal pajak 6% terhadap BOP untuk para RT, RW dan LPM di kelurahan Menteng.

“sudah ada ketentuan dari sana,dan sudah ada ketentuan dari pemerintah” tegas Lurah Menteng kepada Bharatanews(25/4/18).

Ia pun menuturkan perihal mekanisme pemotongan pajak BOP, “Berdasarkan Transaksi non tunai Jadi langsung kita potong sebelum BOP turun itu, sudah kasih uang pajak dulu, ini uang pajak, nanti begitu kita bayarin pajaknya , dan mereka dari kecamatan turunlah BOP, Cuma sudah dipotong dengan pajak bersih akhirnya kita bayarin pajak itu dulu, jadi di kasih uang muka dulu”tuturnya.

“udah dari aturan lama, sampai saat ini masih berlaku. Dan sudah semejak turunnya BOP”, tambahnya.

Menurutnya Pajak BOP sebesar 6% itu di setorkan langsung ke daerah (pendapatan daerah) disetiap turunnya BOP, karena sekarang transaksi non tunai yang berada di Kecamatan.

Pernyataan lurah dan Seklur Menteng, Bogor Barat, Berbanding terbalik dengan apa yang telah di ungkapkan oleh Plt. Wakil Wali Kota Usmar Hariman.

Usmar mengatakan “BOP mah tidak kena pajak atuh. BOP Kan bukan pendapatan perorangan tapi biaya operasional”, Tegasnya .

Setelah mendengar apa yang di sampaikan perkataan Plt. Wakil Walikota Usmar Hariman, Lurah Menteng Heru Sadewo pun menanggapi, ”Kan di situ kita membuat SPJ, ada Inspektorat. Nah setelah di lihat inspektorat, benar itu jalurnya” Pungkas Lurah Menteng (ry/jat)