DIDUGA DANA BOS DI SALAH SATU KECAMATAN KABUPATEN BOGOR BOCOR 198 JUTA PERTAHUN

76
BERBAGI

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Namun disamping memiliki dampak yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, BOS juga sangat rawan menjadi objek praktek korupsi di dunia pendidikan khususnya di Sekolah Dasar Negeri.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis BOS tertulis bahwa Komponen Pembiayaan BOS pada Sekolah Dasar adalah untuk Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Pengelolaan Sekolah, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran dan Biaya Lainnya.

Namun dalam praktek dilapangan khususnya disalah satu Kecamatan wilayah Kab. Bogor ditemukan dugaan alokasi pembiayaan yang tidak tepat sasaran, diantaranya Partisipasi Hari Pendidikan Nasional Rp. 1000/siswa, Biaya Oprasional Kantor (BOK) untuk Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Rp. 8000/siswa, Partisipasi Hari Jadi Bogor Rp. 1000/siswa, Iuran Gugus Rp. 1500/siswa, Monitoring BOS Kecamatan Rp. 200.000/sekolah, Audit/Monep Kabupaten Rp. 250.000/sekolah.

Disamping itu jika pembiayaan tersebut dikalikan dengan total siswa 4.690(1) dan Sekolah Dasar 24 (2) di salah satu kecamatan Kab. Bogor tersebut maka, untuk Partisipasi Hari Pendidikan Nasional; Rp. 4.690.000/tahun, BOK K3S; Rp. 37.520.000/Triwulan, Partisipasi Hari Jadi Bogor; Rp. 4.690.000/tahun, Iuran Gugus; Rp. 7.035.000/Triwulan, Monitoring BOS Kecamatan; Rp. 4.800.000/Monitoring, Audit/Monep Kabupaten; Rp. 6.000.000/Monep, maka diduga total kebocoran BOS di salah satu kecamatan Kab. Bogor tersebut adalah Rp. 198.400.000/tahun.

Selain itu dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis BOS, BAB IX tentang Pengawasan Dan Sanksi poin B menyebutkan bahwa Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/ pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut:

1.penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja);

2. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah;

3. penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan BOS;

Dengan adanya dugaan bocornya BOS di salah satu kecamatan Kab. Bogor diharapkan istansi terkait diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk dapat melakukan penindakan dan evaluasi terkait dugaan tersebut. (heri)