Seminar Nasional Kriminalisasi Advokat Atas Dugaan Obstruction Of Justice Yang Melanggar Hak Imunitas Advokat

178
BERBAGI

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2016/2017 Program Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor menggelar kegiatan Seminar Nasional yang bertajuk, Kriminalisasi Advokat Atas Dugaan “Obstruction Of Justice” Yang Melanggar Hak Imunitas Advokat.

Kegiatan tersebut digelar pada 31 Maret pukul 08.00 – 13.00 di Gedung Graha Pakuan Siliwangi Universitas Pakuan. Dengan dihadiri oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Pakuan Prof. Dr. H. Ing. Soewarto Hardienata, Rektor Universitas Pakuan yang diwakilkan oleh Wakil Rektor III, Pemapar Materi oleh Pakar Hukum & Akademisi Dr. Yenti Garnasih, S.H. M.H , Herwanto. N, S.H, M.H , Praktisi Hukum Victor Santoso, S.H, M.H, Advokat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Seminar R. N. Putra Anugrah, S.H dan Moderator Agus Satory, S.H, M.H.

Istilah Obstruction Of Justice adalah suatu tindakan seseorang yang menghalang-halangi upaya penegak hukum, dengan kata lain bentuk tindakan yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum.

Mengingat beberapa waktu lalu Fredrich Yunadi seorang advokat yang ditetapkan sebagai Tersangka terkait dugaan menghalang-halangi proses penyidikan korupsi e-KTP mantan Ketua DPR RI, yakni Setya Novanto. Advokat tersebut disangkakan melanggar Pasal 21 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi,

“Setiap orang yang dengan sengaja merintangi, atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap Tersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.

Berlandaskan dari hal-hal tersebut, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2016/2017 Program Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor mengadakan Seminar Nasional dalam rangka membahas persoalan Kriminalisasi Advokat Atas Dugaan “Obstruction Of Justice” yang melanggar Hak Imunitas Advokat.

R. Nursasih Putra Anugrah, S.H selaku ketua Panitia Seminar Nasional tersebut mengatakan advokat memiliki satu hak imunitas atau hak perlindungan yang diberikan Indang – Undang dalam hal mendampingi atau membela kliennya.

Ketua Panitia Seminar Nasional, R. N. Putra Anugrah, S.H,

“Advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata pada saat membela Kliennya. Tetapi Undang – Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) menerbitkan suatu yang mengatur ‘Obstruction Of Justice’. Jadi seseorang dapat di pidana jika diduga menghalangi penyeledikan, seperti halnya kasus yang dialami oleh Fredrich Yunadi Kuasa Hukum Setya Novanto dalam Kasus E-KTP”, ujarnya.

Ia juga mengatakan tujuan diadakannya Seminar Nasional tersebut untuk mencari tahu secara ilmiah apakah Hak Imunisasi tersebut berlaku secara mutlak atau hanya berlaku ditempat atau diwaktu tertentu, sehingga tidak dapat dilakukan kepada Advokat.

“Seorang Advokat bisa dikenakan Obstruction Of Justice, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah betul dia menghalangi penyidikan? Hal tersebut dibuktikan oleh Mahkamah Kode Etik. Jika terbukti, silahkan dilimpahkan kepada penegak hukum”, tuturnya.

Artinya tindakan Obstruction Of Justice apabila diberlakukan kepada Advokat yang sedang dalam menjalankan tugas profesinya perlu melalui mekanisme Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal tersebut terkait dengan adanya jaminan dan perlindungan bagi profesi Advokat yang telah dijamin dalam Undang – Undang Advokat dengan tujuan untuk menjaga kehormatan profesi yang terhormat.

Namun hak imunitas tersebut tidak berlaku bagi advokat yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana walaupun sedang dalam menjalankan tugas membela kepentingan hukum Kliennya.

Dengan berjalannya kegiatan Seminar Nasional tersebut, Ia berharap seluruh masyarakat bisa melek hukum mengenai penerapan pasal peraturan Obstruction Of Justice.

“Kami berharap masyarakat bisa melek hukum, penerapan Obstruction Of Justice itu diberlakukan kepada siapa saja dan apakah ada pro kontra, Jika ada, ya kita mengambil mana yang terbaik. Tetapi orang bisa menilai dengan keilmuan bahwa Obstruction Of Justice bisa dilakukan kepada Masyarakat ataupun Advokat namun dalam keadaan tertentu”, pungkasnya. (jat)