1.200 polisi amankan sidang putusan gugatan KPU Makassar

482
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Sidang putusan gugatan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 1 Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), terhadap KPU setempat berlangsung di kantor Panwaslu, Jalan Anggrek Raya, Kecamatan Panakkukang, Senin (26/2).

Pasangan Appi-Cicu mempersoalkan keputuan KPU Makassar yang menetapkan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti sebagai pasangan Pilwakot.

Pantaun di lokasi, ratusan pendukung pasangan calon mulai berbondong-bondong mendatangi kantor Panwaslu Makassar. Polisi yang berada di lokasi melakukan pengamanan ketat. Kawat barrier menutupi akses ke kantor Panwaslu, termasuk mobil pengurai massa.

Kapolrestabes Makassar Kombes Polisi Anwar Efendi mengatakan, jumlah aparat kepolisian yang disiagakan hari ini sebanyak 1.200 personel.

“Masing-masing personel dari Polrestabes Makassar seluruh fungsi di-backup personel Polda Sulsel dari Direktorat Sabhara, dan Satuan Brimob Polda Sulsel,” kata Anwar Efendi kepada wartawan.

Khusus di dalam ruang sidang, masing-masing tim Paslon dibatasi hanya 20 orang terdiri dari tim sukses dan penasihat hukum.

sebelumnya, tim kuasa hukum Appi-Cicu menggugat keputusan KPU Makassar yang menetapkan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Mereka berpendapat bahwa pasangan calon petahana itu telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam penjelasan pasal itu, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Tiga dugaan pelanggaran yang dilakukan petahana berdasarkan permohonan gugatannya itu meliputi, pemberian smartphone (HP) kepada lebih dari 5.000 ketua rukun tetangga dan rukun warga (RT-RW).

Sedangkan dua pelanggaran lainnya, pengangkatan tenaga kontrak lebih dari 1.000 orang khususnya pada Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, serta yang terakhir penggunaan tagline dua kali tambah baik. (merdeka.com) (Rifaqih Hidayatullah).