HEADLINE: Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Bagaimana Mekanismenya?

37
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR- Kementerian Agama tengah membahas aturan mengenai pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemotongan gaji PNS muslim sebesar 2,5 persen sebagai zakat, bukan paksaan dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalisasikan potensi zakat Indonesia yang sangat besar.

Bagi PNS yang keberatan dengan adanya potongan tersebut, dapat mengajukan atau menyampaikan permohonannya kepada kementerian masing-masing. Jika rencana tersebut berjalan dengan baik, maka diperkirakan potensi zakat dari PNS muslim bisa mencapai Rp 10 triliun per tahun.

Rencana pemotongan gaji PNS muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat penghasilan bergulir awal Februari ini. Program ini sebenarnya bukan hal baru.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama Mastuki menjelaskan, rencana pemotongan gaji PNS muslim untuk zakat ini merupakan kelanjutan dari Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Inpres sudah berjalan dua tahun, dan sampai sekarang kementerian/lembaga tetap efektif melakukan penarikan zakat profesi dari PNS. Hanya dinilai Baznas, di kementerian dan lembaga pengumpulan zakat ini ada yang efektif dan ada yang tidak. Pengelolaannya pun ada yang berbeda,” kata Mastuki kepada Liputan6.com, Kamis (8/2/2018).

Dia mengatakan, di Kemenag, semua PNS yang dianggap telah bisa berzakat, gajinya dipotong tiap bulan dan masuk ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan lalu diserahkan ke Baznas. Namun di tempat lain seperti BUMN memiliki mekanisme berbeda, yaitu dikelola sendiri dan disalurkan untuk pegawai yang golongannya rendah.

Dia menambahkan, aturan pemotongan gaji PNS 2,5 persen untuk zakat ini digodok dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

“Melalui Prespres ingin disamakan biar optimal dan efektif, serta memudahkan ASN (aparatur sipil negara), juga bagi pengumpulan zakat. Selain itu optimalisasi zakat melalui kementerian/lembaga,” kata dia.

Namun demikian, dia mengatakan, masih belum mengetahui apakah bentuk dari aturan pemotongan gaji PNS untuk zakat berbentuk Perpres atau Keppres. Karena pertimbangan dari segi hukum juga harus didengar.

“Perlu dikoordinasikan dengan lembaga lain. Kemenkumham juga harus diajak bicara, ini baru draf saja yang diajukan dari Kemenag,” kata dia.

Dia juga mengatakan, Kemenag ingin mendengar masukan dari tokoh dari ormas, karena berkaitan dengan hukum agama Islam.

Nantinya, pengelolaan zakat dari PNS tidak jauh berbeda dari praktik yang ada saat ini. Namun, yang pasti lebih baik karena lebih transparan dan akuntabel.

Dia menambahkan, Kemenag dan Baznas masih membahas aturan dari sisi subtansi. Menag Lukman juga sempat menyampaikan Perpres tersebut dalam rapat terbatas di Istana dengan Presiden Jokowi. (LIPUTAN6) (TEGUH)