AW: PKH PROGRAM WARISAN PAK SBY

534
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kementrian Sosial (Kemensos) memberikan batas waktu hingga Agustus lalu kepada Bank Nasional Indonesia (BNI), sebagai rekanan penyaluran bantuan tersebut secara Non Tunai. Namun hingga saat ini pencetakan buku tabungan dan ATM untuk pencairan bantuan Non Tunai tersebut belum terealisasi dengan merata.

Sementara itu menurut Asep Wahyu Wijaya Selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, menuturkan bahwa dirinya pun ikut dalam pengesahan anggaran di Jawa Barat, untuk membantu Para Pendamping PKH mendapatkan Bantuan DP Motor.

“Saya juga di Bangar (Bagian Anggaran) Ikut ketok palu, supaya mereka mendapat fasilitas salah satunya DP motor,” ujarnya, selepas menghadiri acara Purna Waktu Camat Dramaga, Kab. Bogor, Selasa (31/10)
Menurutnya dalam pelaksanaan program PKH yang merupakan warisan pekerjaan Pemerintah sebelumnya, diharuskan para pelaksananya memiliki intregritas yang dapat mewujudkan niatan baik pemerintah sebelumnya.

“Ada konsep ideal soal PKH nya itu, PKH itu kan warisan pekerjaan Pak SBY dulu Partai Demokrat, tentu orang-orangnya pun tentu harus yang punya interegritas, yang bisa menyujudkan niat-niat baik Pak SBY dulu,” tuturnya
Selain itu Menurutnya berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat meberikan fasilitas DP motor untuk para Pendamping PKH, dengan tujuan agar mereka nyaman dan amanah dalam menjalankan tugas.

“Atas dasar itu maka Pemrov Jabar pun kemudian mengapresia posisi mereka dibawah, supaya nyaman bekerjanya, supaya amanah melakukan kegiatan, maka kita kasih bantuan DP motor untuk mereka,” tuturnya.
Namun saat disinggung terkait Buku tabungan dan ATM yang belum disalurkan oleh BNI, Asep Wahyu tak berkenan untuk berpendapat, karena menurutnya hal tersebut bukanlah domainnya.

“Itu domainya bukan domain saya, saya takut akan mengganggu nantinya,” ujar Asep Wahyu.

Pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kementrian Sosial (Kemensos) memberikan batas waktu hingga Agustus lalu kepada Bank Nasional Indonesia (BNI), sebagai rekanan penyaluran bantuan tersebut secara Non Tunai. Namun hingga saat ini pencetakan buku tabungan dan ATM untuk pencairan bantuan Non Tunai tersebut belum terealisasi dengan merata.

Sementara itu menurut Asep Wahyu Wijaya Selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, menuturkan bahwa dirinya pun ikut dalam pengesahan anggaran di Jawa Barat, untuk membantu Para Pendamping PKH mendapatkan Bantuan DP Motor.

“Saya juga di Bangar (Bagian Anggaran) Ikut ketok palu, supaya mereka mendapat fasilitas salah satunya DP motor,” ujarnya, selepas menghadiri acara Purna Waktu Camat Dramaga, Kab. Bogor, Selasa (31/10)
Menurutnya dalam pelaksanaan program PKH yang merupakan warisan pekerjaan Pemerintah sebelumnya, diharuskan para pelaksananya memiliki intregritas yang dapat mewujudkan niatan baik pemerintah sebelumnya.

“Ada konsep ideal soal PKH nya itu, PKH itu kan warisan pekerjaan Pak SBY dulu Partai Demokrat, tentu orang-orangnya pun tentu harus yang punya interegritas, yang bisa menyujudkan niat-niat baik Pak SBY dulu,” tuturnya

Selain itu Menurutnya berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat meberikan fasilitas DP motor untuk para Pendamping PKH, dengan tujuan agar mereka nyaman dan amanah dalam menjalankan tugas.
“Atas dasar itu maka Pemrov Jabar pun kemudian mengapresia posisi mereka dibawah, supaya nyaman bekerjanya, supaya amanah melakukan kegiatan, maka kita kasih bantuan DP motor untuk mereka,” tuturnya.
Namun saat disinggung terkait Buku tabungan dan ATM yang belum disalurkan oleh BNI, Asep Wahyu tak berkenan untuk berpendapat, karena menurutnya hal tersebut bukanlah domainnya.

“Itu domainya bukan domain saya, saya takut akan mengganggu nantinya,” ujar Asep Wahyu.
Namun saat dikompirmasi melalui WhatApp, BNI Juanda tidak memberi tanggapan mengenai hal tersebut(Heri.s)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here