Sarasehan Nasional Petani dan Peringatan Hari Tani Nasional 2017

234
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | KARANGANYAR – Pada tanggal 27 – 28 September 2017 dilaksanakan Sarasehan Nasional Petani dan Peringatan Hari Tani Nasional yang diinisiasi oleh Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di Sapta Tirta, Ds Pablengan, Kec Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah.

Dua agenda utama dilaksanakan selama Sarasehan Nasional yaitu Rembug Nasional III-2017 dan Rapat Umum Anggota AB2TI. Proses Rembug Nasional dipandu oleh Prof Dwi Andreas Santosa, Ketua Umum AB2TI dan Guru Besar IPB, Prof Yunita Witarto, Guru Besar Fisip UI, Dr Satyawan Sunito, Kepala Pusat Studi Agraria, Teguh Boediyana, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia dan Yeka H Fatika, Direktur PATAKA (Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi) yang dimoderatori oleh Said Abdullah, Sekretaris Jendral AB2TI.

Rembug Nasional menghasilkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Subsidi Pupuk, Benih dan bantuan Alat-alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan Kartu Tani. Subsidi dan bantuan untuk ketiga program tersebut sebesar 40 – 45 trilyun rupiah per tahun dalam 3 tahun terakhir ini. Pertemuan menyimpulkan bahwa subsidi dan bantuan tersebut kurang efektif baik dalam meningkatkan produksi maupun meningkatkan kesejahteraan petani dan terjadi pemborosan anggaran negara yang seharusnya menjadi hak petani. Hasil rembug mengusulkan perubahan subsidi dan bantuan menjadi after-sold cash transfer. Kartu Tani dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan peralihan subsidi dan bantuan tersebut.
2. Program Pemerintah berkaitan dengan Program UPSUS Pajale (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) dan Sergab. Program UPSUS dan Pajale sebagian besar dijalankan melalui berbagai bantuan langsung baik benih, pupuk, maupun alsintan dan peningkatan luas dan indeks tanam. Berbagai program tersebut belum berkesuaian antara anggaran yang telah dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh petani. Penanaman padi terus menerus tanpa jeda melalui program tersebut telah menyebabkan gangguan ekologis serius yang menyebabkan penurunan produksi antara 40 – 60 persen dan puso di banyak tempat akibat serangan hama terutama wereng batang coklat serta virus yang menyertainya. Banyak pertani mengalami kerugian besar terutama pada musim panen I dan II di tahun 2017. Perlu reformulasi program dan audit anggaran terkait program tersebut. Program Sergab gabah sebaiknya diarahkan untuk memastikan gabah terbeli ketika harga jatuh di bawah HPP bukan upaya untuk membeli gabah di bawah harga pasar yang terbentuk.


3. Tata Kelola Pangan (HPP, HET, dan Satgas Pangan). Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berdasarkan Inpres No 5/2015 yang dijalankan hingga tahun 2017 ini sangat merugikan petani. Harga GKP di tingkat petani hanya Rp 3.700/kg atau kenaikan 12 persen dibanding tahun 2012, tetapi di sisi lain inflasi pada periode yang sama sebesar 28 persen. Selain itu juga terjadi kenaikan biaya produksi yang tinggi mengikuti kesetimbangan pasar untuk beras yang selama 2 tahun terakhir ini berkisar di angka Rp 10.500 – Rp 10.900 untuk beras medium rata-rata nasional. Petani mengusulkan segera disusun Inpres yang baru dengan menaikkan HPP untuk GKP di tingkat petani sebesar Rp 4.850 untuk menjamin keuntungan minimal bagi usaha tani padi. Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras sebesar Rp 9.450 untuk beras medium di wilayah produsen sangat merugikan petani karena semua kerugian yang dialami pelaku usaha di off-farm akan ditransformasikan ke petani dan menekan harga GKP di petani ke tingkat Rp 3.700/kg yang jauh dibawah biaya produksi. Rembug petani mengusulkan penghapusan HET dan diganti dengan Harga Eceran Terendah untuk beras yang menguntungkan usaha tani padi. Satgas Pangan diarahkan untuk menjamin pembelian beras pada tingkat yang menguntungkan bagi petani.
4. Program Pemberdayaan dan Penguatan Sumberdaya Petani serta Reforma Agraria. Program penyuluhan pertanian dan pengerahan Babinsa untuk penyuluhan pertanian tidak efektif. Perlu strategi baru dengan mengerahkan petani inovator dan petani berprestasi yang dibantu pengajar di Perguruan Tinggi sebagai pendamping bagi petani dalam berusaha tani. Perlu minimal satu Petani Pendamping untuk setiap desa yang diberi honor oleh Pemerintah. Menjalankan reforma agraria secara konsekuen terutam redistribusi lahan untuk petani kecil dan mencegah alih fungsi tanah pertanian dan alih kepemilikan lahan pertanian dari petani ke pemodal.
5. Pengembangan peternakan desa. Harga daging yang ditetapkan sebesar Rp 80.000 sangat merugikan petani karena jauh dibawah ongkos produksi sebesar Rp 89.200 per kg. Rembug tani mengusulkan menaikkan harga daging yang ditetapkan pemerintah dan menghentikan impor daging sapi dan daging kerbau dan diganti impor anakan dan indukan yang pengelolaannya diserahkan ke petani.
6. Perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Perlu revisi terhadap UU No 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang banyak pasal di dalamnya telah digunakan untuk mengkirminalisasi petani terutama yang bergerak di bidang pemuliaan, penangkaran dan tata niaga benih. Perlu implementasi dan pelaksanaan secara konsekuen UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here