Komite SMPN 2 Ciawi Lakukan Pungutan, Saber Pungli Kemana?

117
0
SHARE

BHARATANEWS.ID – BOGOR – Praktik pungutan berkedok sumbangan di SMPN 2 Ciawi untuk pengadaan komputer agar bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan pembuatan sumur bor, terus menuai sorotan. Pengamat pendidikan Adi Prabowo menilai, seharusnya komite tidak dijadikan alat oleh pihak sekolah serta bisa berpihak kepada orang tua siswa dalam mengambil kebijakan bukan memberatkan. Apalagi, kata Adi, ada nominal angka yakni Rp900 ribu bagi kelas VII sedangkan kelas VIII dan IX Rp500 ribu sehingga berpotensi pungutan liar (pungli).

” Yang namanya sumbangan itu bersifat sukarela tidak diperbolehkan ada ketentuan nilai nominal. Hal seperti ini bisa berpotensi pungli, jadi tim saber pungli musti bertindak,” ungkapnya, Senin (28/08/2017).

Ia menambahkan, komite pun tidak bisa tiba-tiba menggelar pertemuan guna bermusyawarah dengan orang tua siswa tetapi harus secara berkelanjutan agar tidak bertentangan alias melanggar Permendiknas Nomor 75 tahun 2017.

” Rapat komite harus berjenjang jangan ujug-ujug dilakukan demi tercapainya ambisi pihak sekolah yang ujung-ujungnya orang tua siswa dibebankan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komite SMPN 2 Ciawi, Duduy Dumyati mengakui bahwa setiap siswa didik memang diminta menyumbang untuk pengadaan komputer dan pembuatan sumur bor karena aliran air dari PDAM tidak mengalir akibat musim kemarau. Besaran sumbangan itu, tambahnya, berbeda antara siswa kelas VII (tujuh), VIII (delapan) dan IX (sembilan) alias bervariatif serta membantah kalau sumbangan itu disebut sebagai pungutan liar.
” Kelas VII nilai sumbangan Rp800 ribu, sedangkan kelas VIII dan IX Rp500 ribu. Sebelumnya kami sudah melakukan musyawarah dengan orang tua murid, ini kan untuk kebaikan siswa didik juga,” jelasnya usai penyampaian klarifikasi antara pihak SMPN 2 Ciawi, Komite Sekolah dan pihak kepolisian dengan wartawan terkait pemberitaan sejumlah media.

Kepala Sekolah SMPN 2 Ciawi Tati Widia, mengaku tidak tahu menahu soal besaran uang sumbangan karena diatur oleh Komite Sekolah melalui musyawarah dengan orang tua siswa sehingga tidak bisa disebut pungutan tetapi sumbangan.

” Itu melalui rapat musyawarah komite dengan orang tua siswa, dan pembayaran pun dicicil selama tiga bulan jadi bukan pungutan,” Kilahnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here