Pemerintah Daerah Harus Bertanggung Jawab Atas Kekerasan Seksual Kepada Anak

188
0
SHARE

Siaran Pers
Tim Hukum dan Advokasi Sang Pembela “Sugeng Teguh Santoso”

BHARATANEWS.ID | BOGOR – Aksi kekerasan seksual terhadap bocah perempuan berusia 4,5 tahun kembali terjadi di Kota Bogor. Kali ini menimpa QZA, seorang siswi TK kelas nol kecil yang bersekolah di TK Negeri Mexindo, Jalan Malabar IV, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah. Diduga kasus tersebut dilakukan oleh terlapor berinisal UD, seorang oknum penjaga sekolah yang berstatus sebagai PNS di TK Negeri Mexindo. Hingga saat ini, Terlapor dalam perkara tersebut masih belum ditetapkan sebagai tersangka dan Pemerintah Daerah Kota Bogor belum melakukan tindakan apapun.

Perkara Kekerasan seksual tersebut telah dilaporkan dengan nomor laporan polisi LP/476/V/2017/JBR/RESTA BOGOR KOTA, yang saat ini telah mendapatkan pendampingan oleh Sang Pembela yang juga dikenal sebagai Bapak Berpeci hitam melalui Tim Hukum dan Advokasi yang dibentuknya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kota bogor.

Sang Pembela menjelaskan Bahwa, pihaknya baru menerima kuasa pada tanggal 31 Juli 2017, dan baru melakukan satu kali pendampingan pada tanggal 2 Agustus 2017. Dimana, ternyata perkara tersebut baru naik ke tahap penyidikan setelah pihaknya mendampingi pelapor pada tanggal 2 Agustus 2017.

“Itu sudah tiga bulan berlalu, tapi ternyata prosesnya baru dalam tahap penyelidikan”. Ujar Sang Pembela.

Selain itu, Sang Pembela menuturkan bahwa, “berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dengan tegas bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak”.

“Kalau begitu, dalam perkara ini harusnya Pemerintah Daerah Kota Bogor harus ikut bertanggung jawab untuk memastikan perkara itu diproses secara professional oleh Polreta Bogor Kota”. Imbuhnya

“Selain memastikan perkara tersebut masuk ke meja hijau, Walikota Bogor sebagai kepala Pemerintah Daerah Kota Bogor, seharusnya memantau dan menunjukan perhatiannya dalam perkara ini, dan memenuhi hak restitusi bagi korban. Restitusi kan hak yang harus diterima oleh anak yang menjadi korban, yang dalam hal ini diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, sebagai wujud pemenuhan pasal 20 Undang-Undang Perlindungan anak yaitu untuk memastikan pelakunya dihukum dengan berat, dan korban dipulihkan keadaannya”. Pungkas sang pembela

Bogor, 7 Agustus 2017
TIM Hukum dan Advokasi Sang Pembela

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Prasetyo Utomo, S.H.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here