MENOLAK INVESTASI BERAKHIR KRIMINALISASI

141
0
SHARE

BHARATANEWS.ID | BANTEN – Percepatan pembangunan nasional telah menimbulkan kerugian nyata, Presiden Jokowi sejak 2016 lalu telah memprioritaskan 227 target pembangunan infrastruktur diseluruh Indonesia dengan mengeluarkan (Perpres 3/2016 dan Inpres 1/2016) dimana didalam isi pasal tersebut telah bertentangan dengan hak konstitusional warga negara dengan membiarkan negara untuk mengambil secara paksa lahan/tanah milik rakyat untuk kepentingan korporasi dengan alasan kepentingan umum, sehingga mengabaikan akses keadilan, kerusakan ekologis yang berkepanjangan.

Hal ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan pola relasi negara, pasar dan masyarakat. Diindikasikan bahwa kekuasaan pasar lebih kuat dibandingkan kekuasaan negara yang terlihat dalam konflik-konflik yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dalam pengelolaan sumber daya alam.

Beberapa catatan kasus misalnya pembangunan pabrik semen rembang, pembangunan bandara kulon progo, bandara majalengka, perampasan lahan teluk jambe karawang, kriminalisasi perampasan pulau pari oleh korporasi hingga ke-wilayah banten pulau sanghiang anyer. Telah menimbulkan banyak korban akibat menolak investasi.

Peristiwa pidana yang menjerat warga pulau sangiang dengan pasal 385 KUHPidana ke-(4) diduga kuat sebagai alat kekuasaan untuk mengusir warga dari tanah-nya sendiri oleh korporasi PT.Pondok Kalimaya Putih (Grend Garden) karena pada fakta nya warga pulau sanghiang sudah mendiami tanah tersebut secara turun temurun secara adat/ ulayat.

Sengketa antara warga pulau sanghiang dan pihak korporasi diduga kuat adanya dugaan MALADMINISTRASI yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa dan BPN Kabupaten serang medio 1991–ketika pihak desa mendatangi warga untuk melakukan pengukuran lahan warga dengan alasan akan mensertifikat tanah warga-dalam pengukuran tersebut tidak melibatkan masyarakat hingga sampai pengukuran telah selesai dilakukan diduga ada rekayasa pengalihan status kepemilikan tanah warga menjadi milik perusahaan.

Hal itu diketahui ketika warga akan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ternyata sudah diblokir pemerintah setempat, dengan alasan bahwa lahan tersebut sudah menjadi milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PKP).

Tanah seluas 1.896.00 M2 yang berlokasi di legon waru pulau sangiang adalah milik perusahaan.

Oleh karena-nya kami mendesak :

PERTAMA: Kepala kepolisian (Polda Banten) untuk segera menghentikan proses penyidikan terhadap ke-enam warga pulau sangiang atas dugaan penyerobotan lahan milik perusahan PT.Pondok Kalimaya Putih (Grend Garden) karena status kepemilikan lahan belum jelas sehingga tidak masuk dalam perkara pidana sehingga harus menunggu kepastian hukum yang jelas (Prejudicieel Geschil) sebagaimana SEMA nomor 4 tahun 1980 Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”). dalam pasal 1 Perma 1/1956;

KEDUA: BPN/ATR Kabupaten Serang segera membuka data informasi status kepemilikan tanah antara warga dan perusahaan PT.Pondok Kalimaya Putih (Grend Garden) sebagaimana hak informasi UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;

KETIGA: Bupati Serang segera menyelesaikan persoalan sengketa pulau karena berdampak pada hilang-nya pemenuhan akses ekonomi sosial warga masyarakat pulau sanghiang;

KEEMPAT: Komisi negara Ombudsman RI, Komnas HAM RI segera turun memantau proses administrasi dan perlindungan hukum terhadap warga pulau sangiang yang terancam terintimidasi sesuai dengan kewenangan’nya masing-masing.

BARISAN TANI PULAU SANGIANG (BTPS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here